 |
Sorotan mengarah kepada Kepala Regional BGN Maluku Utara, Muhammad Ramli. Sejumlah kalangan mendesak pimpinan BGN mengevaluasi bahkan mencopot Ramli dari jabatannya menyusul berbagai persoalan yang muncul dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tersebut.
Tak hanya itu, Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Maluku Utara juga didesak untuk menelusuri dugaan penyimpangan yang disebut terjadi dalam pelaksanaan program MBG di sejumlah wilayah.
Salah satu titik yang menjadi sorotan berada di SPPG Gura atau yang dikenal sebagai Dapur Canga di Kelurahan Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Dapur yang telah beroperasi sejak 2025 itu diduga belum memenuhi sejumlah ketentuan standar operasional yang dipersyaratkan dalam program MBG.
Berdasarkan temuan yang beredar di lapangan, persoalan yang disorot meliputi sistem sanitasi yang dinilai belum memadai serta kondisi bangunan yang disebut belum memenuhi standar kelayakan. Selain itu, muncul pula dugaan praktik penggelembungan harga bahan baku dan dominasi pemasok tertentu dalam pengadaan kebutuhan dapur.
Ketua Umum Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (Formampas), Riswan Sanun, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit menyeluruh terhadap operasional SPPG Gura.
"Kami meminta BPK segera melakukan audit secara komprehensif agar seluruh proses pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program dapat diketahui secara terbuka," kata Riswan.
Menurut dia, berbagai persoalan yang mencuat menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan di tingkat regional. Karena itu, ia meminta pimpinan BGN melakukan evaluasi terhadap pejabat yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan program di daerah.
"Sebagai penanggung jawab wilayah, yang bersangkutan harus dievaluasi. Pengawasan seharusnya berjalan ketat agar potensi penyimpangan bisa dicegah sejak awal," ujarnya.
Desakan tidak berhenti pada SPPG Gura. Sejumlah pihak juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di Maluku Utara guna memastikan seluruh fasilitas memenuhi standar teknis dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Menu Pisang Kepok Jadi Sorotan
Persoalan lain muncul di Kabupaten Kepulauan Sula. Sebuah video yang beredar luas pada Sabtu, 6 Juni 2026, memperlihatkan keluhan terkait menu makanan yang diberikan kepada siswa penerima manfaat program MBG di wilayah layanan SPPG Desa Kabau, Kecamatan Sulabesi Barat.
Dalam rekaman tersebut, seorang guru menyampaikan bahwa sejumlah siswa mulai enggan mengonsumsi makanan yang dibagikan karena menu yang dianggap monoton.
"Anak-anak membuang pisang karena mereka bosan. Hampir setiap hari ada pisang dalam menu yang diberikan," ujar guru tersebut dalam video yang beredar.
Keluhan serupa disampaikan seorang siswa penerima manfaat yang menyebut susu menjadi menu yang paling disukai dibandingkan menu lainnya.
Video tersebut memicu perdebatan publik mengenai kualitas, variasi menu, dan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di daerah.
Hingga kini, tuntutan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di Maluku Utara terus menguat. Sejumlah pihak meminta BGN, aparat pengawas internal pemerintah, serta aparat penegak hukum melakukan penelusuran agar berbagai dugaan yang berkembang dapat diuji secara objektif dan transparan.
Sementara itu, Kepala Regional BGN Maluku Utara, Muhammad Ramli, saat dikonfirmasi pada Kamis malam, 4 Juni 2026, mengaku masih berada di luar daerah. Ia menyatakan terbuka terhadap berbagai masukan terkait pelaksanaan program tersebut.
"Insya Allah satu dua hari saya sudah sampai di Ternate, baru saya informasikan. Intinya kami sangat mendukung dan menerima masukan apa pun untuk kebaikan program ini," kata Ramli melalui pesan WhatsApp.
