 |
Rombongan dipimpin Sekretaris Daerah Halmahera Timur Ricky Chairul Richfat. Turut mendampingi Inspektur Daerah, Kepala Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan, Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, serta jajaran Komisi III DPRD yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan dua anggota.
Kedatangan rombongan diterima Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) BPKP Perwakilan Maluku Utara, Muhammad Rakhmat, bersama tim evaluator.
Dalam pertemuan itu, BPKP memaparkan hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2026. Evaluasi difokuskan pada lima sektor prioritas nasional, yakni penurunan prevalensi stunting, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, dan percepatan pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, BPKP memberikan sejumlah rekomendasi kepada Bupati Halmahera Timur. Di antaranya menginstruksikan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Inspektur Daerah, dan Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) agar menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai bagian dari penyempurnaan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Sekretaris Daerah Ricky Chairul Richfat menyampaikan apresiasi atas sambutan dan penjelasan yang diberikan BPKP.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada BPKP Perwakilan Maluku Utara yang telah menerima kami dengan baik dan memaparkan hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran secara jelas dan komprehensif. Kehadiran kami kali ini selain untuk bertemu langsung dengan tim evaluator, juga mendampingi Komisi III DPRD dalam melakukan konsultasi terkait RPJMD yang menjadi bagian penting dari proses evaluasi tersebut," kata Ricky.
Ketua Komisi III DPRD Halmahera Timur, Ashadi Tajuddin, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus konsultasi terhadap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Kunjungan Komisi III ini merupakan bagian dari konsultasi dan konfirmasi atas hasil rapat dengar pendapat yang sebelumnya telah dilakukan bersama BP4D, khususnya terkait penyusunan RPJMD agar dokumen yang dihasilkan semakin berkualitas dan selaras dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Di akhir pertemuan, Ricky berharap koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan BPKP Perwakilan Maluku Utara terus diperkuat. Menurut dia, sinergi tersebut penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta menghasilkan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang lebih berkualitas guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Halmahera Timur. (Ono)
