 |
Kegiatan yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Timur itu berlangsung di ruang rapat DPMD Haltim, Kota Maba. Bimtek bekerja sama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
Sebanyak 102 desa se-Kabupaten Halmahera Timur mengikuti kegiatan tersebut. Peserta terdiri atas perangkat desa, khususnya sekretaris desa dan bendahara desa yang memiliki peran penting dalam pengelolaan administrasi serta keuangan desa.
Ricky mengatakan keseriusan peserta menjadi kunci agar Bimtek tidak berhenti pada pemahaman teknis penggunaan aplikasi. Menurut dia, penguasaan SISKEUDES diperlukan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan tertib, efektif, transparan, dan akuntabel.
“Saya berharap para perangkat desa, khususnya Sekretaris Desa dan Bendahara Desa selaku peserta Bimtek, dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, menyerap materi dengan baik, dan selanjutnya dapat mengaplikasikannya di masing-masing desa,” ujar Ricky.
Ia juga meminta BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara memberikan pendampingan secara detail kepada peserta selama proses pelatihan, terutama terkait pengoperasian SISKEUDES.
“Kami juga berharap kepada BPKP selaku salah satu narasumber dapat membantu desa dengan mengajarkan secara detail penggunaan SISKEUDES, karena sistem ini merupakan produk BPKP. Dengan pemahaman yang baik, kami berharap perangkat desa dapat mengoperasikan sistem ini secara tepat dalam mendukung pengelolaan keuangan desa,” katanya.
Menurut Ricky, penguasaan SISKEUDES tidak semata-mata menyangkut kemampuan mengoperasikan aplikasi. Lebih dari itu, sistem tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa.
Melalui Bimtek ini, pemerintah daerah menargetkan aparatur desa semakin memahami proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban keuangan desa melalui SISKEUDES V2.0.9.
Ricky berharap peningkatan kapasitas aparatur tersebut dapat bermuara pada pengelolaan keuangan desa yang lebih tertib, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Ono)
