 |
| Ilustrasi. (Istimewa) |
Berdasarkan penelusuran Kabarhalmahera terhadap Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, total alokasi perjalanan dinas tersebut tercatat sebesar Rp13.893.834.000.
Anggaran itu tersebar dalam ratusan entri paket. Sementara total pagu kumulatif sejumlah belanja yang dihimpun dalam dokumen mencapai sekitar Rp22,33 miliar.
Besarnya alokasi perjalanan dinas tersebut menjadi menarik jika dibaca dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini menjadi salah satu perhatian pemerintah.
Ketika Efisiensi Menjadi Ukuran
Efisiensi anggaran bukan semata-mata soal memangkas belanja. Lebih dari itu, setiap rupiah yang dialokasikan semestinya memiliki dasar kebutuhan yang jelas, sasaran terukur, keluaran yang dapat dipertanggungjawabkan, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Dalam dokumen yang ditelusuri Kabarhalmahera, alokasi perjalanan dinas muncul dalam sejumlah kelompok belanja dengan nilai cukup besar.
Di antaranya tercatat Rp7.404.535.000, Rp2.051.015.000, Rp1.298.220.000, dan Rp766.950.000.
Selain itu, terdapat pula alokasi masing-masing sebesar Rp350 juta, Rp100 juta, dan Rp60 juta.
Jika angka-angka tersebut dibaca sebagai satu kesatuan, belanja perjalanan dinas menempati ruang fiskal yang cukup besar dalam struktur anggaran yang ditelusuri.
Di titik inilah ukuran efisiensi menjadi penting.
Pertanyaannya bukan semata-mata berapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi apa yang dihasilkan dari belanja tersebut.
Anggaran Harus Memiliki Arah
Dokumen yang dikantongi Kabarhalmahera juga memuat sejumlah alokasi belanja di luar perjalanan dinas, antara lain Rp6.940.500.000, Rp507.470.000, Rp612.294.000, Rp265.734.000, dan Rp60 juta.
Terdapat pula anggaran operasional rutin sebesar Rp54.431.000. Di dalamnya tercatat belanja jasa tenaga kebersihan sebesar Rp18 juta, benda pos dan surat-menyurat Rp22,55 juta, serta honorarium tim penyusunan jurnal atau buletin dan pengelola website sebesar Rp13,881 juta.
Deretan angka tersebut menggambarkan bagaimana APBD dialokasikan untuk berbagai kebutuhan pemerintahan.
Namun, dalam kerangka efisiensi, pencantuman sebuah pos dalam dokumen anggaran belum cukup. Setiap belanja perlu dapat dijelaskan dari sisi kebutuhan, tujuan, pelaksanaan, hingga hasilnya.
Perjalanan dinas tentu dapat menjadi bagian dari kebutuhan pemerintahan. Kegiatan koordinasi, konsultasi, pelatihan, monitoring, maupun tugas kedinasan lainnya membutuhkan mobilitas aparatur.
Namun, ketika nilai kumulatif perjalanan dinas mencapai Rp13,89 miliar, transparansi mengenai peruntukan, frekuensi, tujuan, pelaksana, serta hasil kegiatan menjadi semakin penting.
Semakin besar uang publik yang dialokasikan, semakin penting pula ukuran keberhasilannya dapat dijelaskan kepada masyarakat.
Dengan demikian, setiap rupiah APBD idealnya dapat menjawab empat pertanyaan sederhana: untuk apa digunakan, mengapa diperlukan, apa hasilnya, dan sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat.
Bukan Sekadar Angka
Anggaran perjalanan dinas sebesar Rp13.893.834.000 bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan. Nilai tersebut menjadi bagian dari pertanyaan yang lebih luas mengenai bagaimana uang publik direncanakan, digunakan, dan dipastikan memberikan manfaat bagi masyarakat Halmahera Tengah.
Jika perjalanan dinas memang diperlukan, hasil dan manfaatnya tentu perlu dapat ditunjukkan.
Sebaliknya, ketika sebuah anggaran dipertahankan di tengah kebijakan efisiensi, pemerintah daerah perlu mampu menjelaskan alasan kebutuhan dan manfaatnya.
Sebab, efisiensi bukan hanya tentang memangkas anggaran. Efisiensi juga berarti memastikan anggaran yang tetap dibelanjakan benar-benar bekerja untuk kepentingan publik.
Besarnya alokasi perjalanan dinas ini pun layak menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama, terutama dalam memastikan arah belanja APBD tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
APBD bukan sekadar kumpulan angka. Di balik setiap rupiah terdapat uang publik yang harus dikelola secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (Dir)
