 |
Rahman menegaskan bahwa isu tersebut sama sekali tidak berdasar dan murni merupakan informasi bohong (hoaks) yang merugikan nama baik pribadi maupun institusinya.
Pernyataan ini disampaikan Rahman merespons aksi unjuk rasa massa yang mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk mengusut dugaan suap dalam proyek tersebut.
“Informasi itu tidak benar dan sangat saya sayangkan karena menyerang pribadi saya tanpa dasar yang jelas. Sekali lagi saya tegaskan, ini hoaks. Jika ada yang menuduh, silakan tunjukkan buktinya dan jangan sekadar membangun opini,” ujar Rahman saat memberikan klarifikasi di Ternate, Rabu, September 2026.
Rahman menyatakan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap kritik, pengawasan, maupun proses evaluasi dari masyarakat, media, hingga aparat penegak hukum (APH). Menurutnya, pengawasan publik penting untuk memastikan seluruh pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah berjalan transparan dan akuntabel.
Namun, ia menyayangkan munculnya tuduhan serius yang dilemparkan ke ruang publik tanpa dibarengi data dan fakta yang sah.
“Kami siap dikritik dan tidak pernah alergi terhadap proses hukum atau pemeriksaan. Namun, kritik harus berbasis data. Jika memang ada bukti pelanggaran, silakan laporkan ke lembaga berwenang,” tegasnya.
Ia juga meminta agar polemik pembangunan Sekolah Rakyat tidak digiring menjadi isu personal yang berpotensi menciptakan kegaduhan dan mengganggu keberlangsungan program pembangunan di Maluku Utara. Rahman memastikan Satker yang dipimpinnya tetap berkomitmen bekerja sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.
"Silakan awasi dan kritik pekerjaan kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, tunjukkan datanya dan kami akan bertanggung jawab melakukan perbaikan. Namun jika tuduhan itu tidak benar, kami tentu berhak menyampaikan klarifikasi agar masyarakat menerima informasi yang berimbang," pungkasnya. (Kh)
