Terima SK Definitif Ketua PPP Kepsul, Udin Soamole: Itu Kewenangan DPP dan DPW

Sebarkan:
Ketua DPC PPP, Bah Udin Soamole (kemeja putih) saat ditemui Sejumlah awak media di Sekretariat PPP
SANANA - Gejolak internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Maluku Utara memanas.

Itu terjadi pasca keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tentang pengesahan Bah Udin Soamole sebagai Ketua definitif DPC PPP.

Keputusan DPP tersebut menuai aksi demonstrasi dari pengurus DPC dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) hingga berujung Pemalangan Sekretariat PPP Kabupaten Kepulauan Sula.

Sebelumnya Musyawarah Cabang (Muscab) PPP Kabupaten Kepulauan Sula digelar pada 9 Desember 2021 lalu dibawah kepemimpinan Abd. Rahman Soamole dan menghasilkan pemimpin baru yang di nahkodai oleh Jauhar Buamona.

Ketua DPC PPP Kabupaten Kepulauan Sula, Bah Udin Soamole kepada awak media Sabtu, 21 Mei 2022 mengungkapkan, pelaksanaan Muscab PPP yang diketuai oleh Abd. Rahman Soamole hingga terpilihnya Jauhar Buamona itu sama sekali tidak melibatkan dirinya sebagai Ketua OKK PPP dan Sekretaris PPP Irfan Leko.

"Itu (masalah) yang pertama," katanya.

Selain itu lanjut Udin, ada instruksi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dengan nomor : 07/IN/DPW-PPP-Malut/XII/2022, tentang surat permohonan persetujuan Muscab yang dikirim ke DPP PPP melalui Plt. DPW PPP Maluku Utara itu tidak sesuai dengan peraturan organisasi.

"Jadi, DPW PPP Maluku Utara menginstruksikan kepada DPC PPP Kabupaten Kepulauan Sula agar tidak melaksanakan Muscab sebelum DPP PPP mengeluarkan surat persetujuan pelaksanaan Muscab," jelas Udin dikutip dari surat DPW PPP Maluku Utara.

"Terus ada pertanyaan, kenapa SK yang dikeluarkan  bukan yang kepada melaksanakan musyawarah. Kalau terkait dengan SK yang saya terima ini, ini kita bicara kewenangan DPP dan DPW, karena SK ini keluar pun atas rekomendasi dewan pimpinan wilayah," sebutnya

Udian mengaku dirinya menerima SK definitif DPC PPP itu di bulan Februari 2022 lalu.

"Jadi yang saya menerima bukan SK Plt, akan tetap itu adalah SK definitif. Kalau ada informasi SK yang saya terima ini adalah SK Plt maka itu tidak betul, karena yang ada ini adalah SK definitif, sebagai Ketua dan Sekretaris bahkan Badan-Badan Pengurus lainnya kita definitif," terangnya.

Udin juga mengaku, setelah dirinya menerima SK sebagai Ketua DPC PPP tersebut sempat didatangi Jauhar Buamona sebagai Ketua DPC PPP terpilih pada Muscab 12 Desember 2022 yang lalu.

"Saya didatangi Jauhar Buamona, dan dia sudah ikhlas dan tidak ada masalah, dan siap bersama-sama untuk kita membesarakan partai. Dan dia sepakat apa yang menjadi keputusan DPP dan DPW," katanya.

Menanggapi terjadinya isu pemalangan Sekertariat, Udin menegaskan, bahwa hal itu tidak benar karena yang dipalang itu adalah rumah sahabat.

"Sekretariat itu beralamat di Desa Fagudu, bukan dimana-mana," tandasnya. (har/red)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini