Minim Faskes Sebabkan Tingginya Gizi Buruk di Maluku Utara, Ini langka Menko PKM

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy (Kompas)

JAKARTA - Provinsi Maluku Utara masih menghadapi permasalahan stunting dan gizi buruk. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka prevalensi stunting balita di Maluku Utara sebesar 27,5 persen.

Angka prevalensi stunting tertinggi berada di Pulau Taliabu, yakni sebesar 32,5 persen, sementara terendah di Kota Ternate, 24 persen.

Dilansir dari Republika.co.id, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, salah satu penyebab masih tingginya angka stunting dan gizi buruk di Maluku Utara adalah fasilitas dan sarana prasana yang masih kurang memadai. Diketahui, rumah sakit rujukan untuk penanganan gizi buruk di Maluku Utara hanya terdapat di beberapa tempat, salah satunya di RSUD Dr Chasan Boesoerie yang terletak di Kota Ternate.

Namun, Maluku Utara yang memilki demografi kepulauan yang penduduknya tersebar membuat penanganan dan langkah preventif gizi buruk sulit dilakukan.

"Ini kan problemnya spasial. Karena di sini kepulauan. Sekitar ratusan pulau di sini ada penghuninya. Sementara posisi rumah sakit rujukan itu di Kota Ternate dan harus mengcover seluruh pulau-pulau itu," ujar Muhadjir dalam keterangan tertulis, Senin, 13 Juni 2022 kemarin.

Menko PMK mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akan mengupayakan pemerataan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah di Maluku utara. Nantinya, dia akan mendiskusikan dengan Menteri Kesehatan untuk penambahan fasilitas rumah sakit penunjang di seluruh pulau yang ada di Maluku Utara.

"Karena itu saya kira pemerintah melalui Pak Menkes harus membuat langkah-langkah transformatif untuk Maluku Utara bagaimana supaya ada rumah sakit pendukung dari rumah sakit rujukan utama di pulau-pulau yang ada itu sehingga penanganan stunting dan gizi buruk bisa terselesaikan," jelasnya.

Selain itu, Muhadjir mengatakan, pemerintah juga akan melengkapi fasilitas dan sarana prasarana dari rumah sakit rujukan utama di Maluku Utara yang masih sangat kurang. Misalnya, belum ada cathlab untuk penanganan penyakit jantung tidak bisa ditangani dan harus dirujuk di Makassar.

"Ini tentu sangat menyulitkan. Yang penting di sini adalah untuk segera meningkatkan prasarana infrastruktur sehingga rumah sakit (RSUD Dr. Chasan Boesoerie) di Ternate bisa berfungsi sebagai rumah sakit rujukan utama," tandasnya.*