Bahas Masalah Listrik, Pemkot Tidore Bersama Warga Mare dan UP3 Ternate Gelar Pertemuan

Sebarkan:
Pertemuan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, bersama PT PLN (Persero) UP3 Ternate, masyarakat Desa Maregam dan Desa Marekofo Pulau Mare, dan pimpinan OPD terkait (Kamera/Aidar)
KAMERA TIDORE - Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, bersama PT PLN (Persero) UP3 Ternate, masyarakat Desa Maregam dan Desa Marekofo Pulau Mare, dan pimpinan OPD terkait melakukan pertemuan, Kamis, 1 September 2022.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Wali Kota Tidore itu dalam rangka membahas keluhan masyarakat terkait masalah listrik .

Muhammad Sinen dalam kesempatan itu mengungkapkan, persoalan listrik yang dihadapi masyarakat Desa Maregam dan Marekofo itu merupakan persoalan serius, karena sangat dibutuhkan warga setempat.

"Pemerintah Daerah terus berupaya agar Pulau Mare dapat merasakan listrik seperti yang dirasakan masyarakat di Kota Tidore pada umumnya, karena persoalan pengadaan mesin ini butuh waktu yang begitu lama, Pemerintah Daerah selalu berkoordinasi dengan pihak PLN sehingga mesin ini telah dilakukan pengadaan namun harus butuh waktu yang dipastikan sudah tidak terlalu lama ketika barang telah ada akan langsung dilaksanakan oleh pihak PLN," ujar Muhammad Sinen.

"Butuh kesabaran dari seluruh masyarakat karena tidak ada satupun Pemerintah yang memiliki niat untuk diskriminasi masyarakatnya sendiri, ini persoalan waktu saja," sambungnya.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku Utara itu mengajak masyarakat di dua Desa tersebut agar selalu berpikir positif dan bersabar biar semua kepentingan bersama dapat berjalan lancar.

"Mari sama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk  berdiskusi untuk kepentingan masyarakat di Pulau Mare sehingga tidak ada lagi perbedaan antara Pulau mare dengan Desa-desa lain yang ada di Kota Tidore," tandasnya.

Sementara itu, PT PLN (Persero) UP3 Ternate yang diwakili Manajer Bagian Perencanaan Rahmat, mengatakan terkait dengan pengadaan mesin disel saat ini terdapat momerandum bagi PLN untuk tidak membeli atau mengadakan.

Meski begitu. Kata dia, berkat perjuangan berkolaborasi berbagai stakeholder sehingga pada April 2020 lalu Wilayah induk Maluku dan Maluku Utara diberikan dispensasi bahwa  bisa mengadakan mesin disel tersebut.

"Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh PLN harus sepengetahuan dua Kementerian yakni Kementerian BUMN dan Kementerian SDM yang didukung dari kementerian keuangan. Itu karena kami ini bukan perusahaan perorangan namun kami juga butuh Kementerian Keuangan agar ini bisa berjalan," ujar Rahmat.

Karena itu, ia mengaku tanpa masyarakat ketahui Pemerintah Daerah melalui Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadikan Pulau Mare itu merupakan atensi besar dari pihak PLN.

“Karena ini semua atas konsuldasi banyak dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore  dari awal sangat getol untuk menginginkan bagaiman caranya sehingga pulau Mare ini dapat menikmati listrik, namun dua tahun terahir ini kita terkendala Covid-19 sehingga pengadaan mesin disel belum ada didalam negeri jadi diusahakan pengadaannya dari luar negeri," jelasnya.

"Jadi terdapat 28 lokasi yang menjadi wilayah UP3 Ternate termasuk pulau Mare yang nasibnya sama persis dengan PLTD Mare, sehingga kami sangat konsen untuk 28 wilayah ini agar dapat menikmati listrik, kami juga tidak bisa menjanjikan kapan akan didatangkan mesin disel tersebut, yang bisa kami janjikan adalah sebelum 2024, karena 28 lokasi termasuk PLTD Mare ini akan dapat mearasakan listrik, kami juga meminta dukungan dari seluruh masyarakat pada dua desa di Pulau mare agar dapat bekerjasama dengan kami agar semua proses ini dapat berjalan dengan lancer,” sambungnya.

Sementara itu, perwakilan dua Desa di Pulau Maitara yang dismpaikan Kepala Desa Mare Kofo Ahmad Ayub mengucapkan terimah kasih atas atensi dan perhatian tersebut.

"Atas nama perwakilan masyarakat dua Desa di Pulau mare mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang sangat atensi dengan penuh perhatian kepada kami masyarakat di Pulau mare, sehingga terus melakukan konsulidasi dengan pihak PLN untuk kepentingan listrik yang nantinya dirasakan oleh masyarakat Pulau Mare," kata Ahmad Ayub.

Ahmad Ayub juga menambahkan, untuk persoalan lahan di Pulau Mare itu sangat merespon positif karena hal tersebut, kata dia, pertanda baik untuk dua desa yang ada di pulau tersebut demi menikmati penerangan.

“Kami berharap agar sebelum 2024 orang mare bisa menikmati listrik dan keluar dari peradaban yang gelap," harapnya.

====
Penulis : Aidar Salasa
Editor    : Redaksi
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini