Mahasiswa di Tidore Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Kantor Wali Kota

Sebarkan:
Sejumlah mahasiswa di Tidore saat menggelar aksi di depan kantor Wali Kota Tidore (Kamera/Aidar)
KAMERA, Tidore - Sejumlah mahasiswa di Tidore, Maluku Utara menggelar aksi demostrasi penolakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Senin, 12 September 2022.

Aksi tersebut berlangsung di depan kantor, Wali Kota Tidore. Massa mahasiswa ini tergabung dalam fron Bergerak Bersama Masyarakat (BBM).

Salah satu pendemo, Hartini Muhammad, dalam oransinya menyatakan, aksi yang digelar itu mendesak Pemerintah Kota Tidore agar ikut menolak kenaikan harga BBM tersebut.

Baca juga: Aksi Penolakan Harga BBM di Maluku Utara Terus Berlanjut

Pasalnya menurut dia, keputusan pemerintah terkait kenaikan BBM tersebut sangat berdampak serius pada ekonomi masyarakat.

"Jenis BBM yang dinaikkan itu adalah BBM yang dikonsumsi masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah, yang merupakan mayoritas di negara ini. Karena itu secara langsung telah menambah beban ekonomi masyarakat," teriak ketua LMND Tidore ini.

Aksi mahasiswa di depan kantor Wali Kota Tidore (Kamera Aidar)
Ia menambahkan, keputusan pemerintah menaikan harga BBM itu juga sangat tidak bijaksana.

"Meskipun alasan pemerintah bahwa kenaikan harga BBM adalah pengaru gejolak harga minyak mentah di dunia," katanya.

Hartini mengemukakan, alasan pemerintah tersebut juga sangat kontras dengan pernyataan presiden Joko Widodo dalam pidatonya menjelang HUT RI ke-77.

"Saat itu beliau (presiden) mengatakan bahwa postur APBN cukup aman, bahkan surplus, sehingga bisa menjaga harga BBM tetap dijangkau oleh rakyat. Tetapi nyatanya sekarang harga BBM tetap dinaikkan," ungkapnya.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Sula Nyaris Bentrok

Padahal sambung Hartini, pemerintah pusat tetap bisa menjaga pemasukan dan pengeluaran untuk APBN tanpa menaikan harga BBM, itu jika memaksimalkan pendapatan dari pajak (pajak kekayaan), menghapus anggaran yang diperuntukkan untuk memanjakan pejabat negara (perjalanan dinas, renovasi kantor, uang pensiun DPR dan lain-lain), dan menunda proyek pembangunan IKN. Dengan begitu kata dia, hal itu akan mengamankan anggaran sebesar 446 triliun. Selain itu pemerintah juga  harus menata ulang pengelolaan sumber daya alam, terutama energi.

"Sampai saat ini minyak mentah Indonesia diekspor dan di kelola di kilang-kilang minyak Singapura kemudian di impor lagi ke Indonesia, yang tentunya dengan harga yang mahal harusnya pengelolaan sumber daya alam harus sesuai dengan amanah pasal 33 UUD 1945," katanya.

Berikut 5 poin tuntutan pendemo:

  • Pemda harus menyatakan sikap ke pemerintah pusat untuk menurunkan harga BBM.
  • Pemda harus memberikan subsidi BBM ke masyarakat melalui APBD.
  • Pemda harus menyiapkan pertamini di setiap kelurahan dan desa.
  • Dalam segala pengambilan kebijakan terkait BBM, Pemda harus melibatkan kalangan akademik di Kota Tidore.
  • Apabila poin tuntutan 1,2,3 dan 4 tidak diindahkan maka kami akan memblokade fasilitas-fasilitas pemerintah.

====
Penulis : Aidar Salasa.
Editor    : Rustam Gawa
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini