 |
| Ketua Komisi II DPRD Halut, Hi. Samsul Bahri Umar. (Istimewa). |
KAMERA TOBELO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, kesal dengan sikap Sekretaris Daerah, (Sekda) Erasmus Jhosep Papilaya yang tak menghadiri rapat kerja, (Raker) terkait kebijakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten di Bank Maluku-Maluku Utara. Jumat, 16 Juni 2023.
Pasalnya, agenda tersebut sangatlah penting dilaksanakan guna membahas terkait dengan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Halut sejak tahun 2018 di Bank Maluku-Maluku Utara.
"Sudah dua kali rapat kerja di tunda, karena Sekda tidak hadir. Padahal, saya konfirmasi langsung, beliau bersedia hadir di hari Jumat ini untuk kita sama-sama membahas," ujar Ketua Komisi II DPRD Halut, Hi. Samsul Bahri Umar.
Dirinya juga menjelaskan, setiap kebijakan penyertaan modal Pemda di Bank harus diikat dengan Peraturan Daerah, (Perda).
"Nah, selama ini, belum ada perubahan Perda penyertaan modal Pemda ke Bank, mestinya, ada revisi Perda karena terjadi perubahan angka dalam penyertaan modal, bisa saja terjadi pengurangan atau penambahan," jelas mantan Ketua DPRD Halut itu.
Politisi partai Golkar ini juga menyebutkan, DPRD punya kepentingan serta kewajiban untuk mengetahui tatacara perhitungan deviden atau keuntungan.
"Penyertaan modal ke Bank Maluku-Maluku Utara dari tahun 2008, awalnya sebesar Rp. 2 miliar, dan di 2023 berkisar Rp. 8 miliar," sebutnya.
Pihaknya juga menginginkan, rapat kerja dengan Sekretaris Daerah bersama jajaran sangatlah penting, tidak hanya sekedar saling memberikan informasi, karena memang banyak persoalan yang berlarut-larut dan butuh penyelesaian sesegera mungkin dilaksanakan.
"Untuk itu, kita undang lagi yang ke tiga kali kepada Sekda dan jajaranya. Sehingga, jika ada persoalan, maka kita dapat mengambil keaimpulan dan keputusan." tandasnya.*
====
Penulis : Rustam Gawa
Editor : Redaksi
.jpg)
