 |
| Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat. |
HALTIM - Kelangkaan minyak tanah di Halmahera Timur bukan sekadar persoalan teknis distribusi, melainkan diduga akibat kebijakan sepihak yang mencekik pangkalan. Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, akhirnya bereaksi keras atas kegaduhan yang meresahkan warga di 102 desa tersebut.
Ricky secara terbuka melayangkan teguran kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindakop), Ricko Debeturu. Ia mendesak agar kesepakatan kuota yang telah dikangkangi segera dipulihkan.
Ironisnya, saat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan "dosa" birokrasinya, sang Kadis justru belum menampakkan batang hidung.
"Saya sudah panggil yang bersangkutan, tapi beliau masih menemani Pak Bupati. Intinya, saya minta dia tinjau kembali kebijakannya saat ini," ujar Ricky saat dikonfirmasi, Kamis, 26 Februari 2026.
Kebijakan Sepihak dan Pemangkasan Jatah
Aroma tak sedap ini bermula dari langkah Disperindakop yang diduga kuat memerintahkan distributor PT Mitan dan Prima untuk menyunat kuota minyak tanah di berbagai pangkalan. Dampaknya instan: stok di lapangan menguap, harga melonjak, dan warga tercekik.
Sekda Ricky kini menginstruksikan evaluasi total. Ia menuntut keterbukaan yang melibatkan para pengecer dan pemilik pangkalan. Targetnya satu: memastikan energi rakyat ini mengalir merata tanpa hambatan birokrasi yang sengaja diciptakan.
Bupati Mencium Jejak "Mafia" Distribusi
Sengkarut ini rupanya sampai ke telinga Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub. Setelah melakukan investigasi dan koordinasi dengan komite BPH Migas di Jakarta, Ubaid mencium adanya ketidakberesan dalam rantai pasok yang selama ini tertutup rapat.
Ubaid memberi sinyal bahwa pemerintah tidak akan membiarkan ada pemain di balik layar yang mencari untung di tengah kesulitan warga.
"Kalau bukan agen pangkalan, pasti distributornya. Kami akan terus mengawal dan mempertanyakan masalah ini hingga diketahui titik persoalannya," tegas Ubaid.
Kini, bola panas berada di tangan Disperindakop. Publik menunggu apakah evaluasi ini akan melahirkan solusi nyata, atau sekadar menjadi peredam sementara di tengah panasnya isu kelangkaan bahan bakar rakyat bawah.
====
Penulis: Wahono Side
Editor : Tim Redaksi
