 |
| Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen. (Istimewa). |
Pasalnya, pemerintah Kota Tidore tetap berkomitmen untuk memperhatikan alokasi anggaran untuk KPU tentang pemilihan kepala daerah.
Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, kepada wartawan mengatakan, anggaran yang diusulkan oleh KPU Kota Tidore untuk dana pilkada itu dengan nilai Rp. 30 Miliar. Namun saat ini, pemerintah masih menunggu hasil pembahasan secara bersama dengan pemerintah provinsi tentang dana tersebut. Sebab, untuk pilkada serentak di tahun 2024, akan dilakukan secara bersamaan antara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore, beserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Sehingga itu, perlu adanya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi untuk membicarakan terkait sharing anggaran atas dana tersebut. Sebab, pemerintah Kota Tidore masih menunggu informasi dari pemerintah provinsi tentang pengalokasian dana pilkada yang nantinya akan dilakukan sharing anggaran.
"Kalau kita menggunakan asumsi sharing anggaran, maka usulan dari KPU yang nilainya Rp. 30 Miliar itu, pemerintah kota bisa saja tanggung Rp.15 Miliar, dan pemerintah provinsi tanggung Rp. 15 Miliar. Hanya saja, persoalan ini belum ada pembahasan di tingkat provinsi, sehingga kita juga belum tau presentase sharing anggaran ini, provinsi berapa persen dan pemerintah kota berapa persen," ujar Muhammad Sinen, kepada sejumlah wartawan saat di temui diruang kerjanya. Selasa, 8 Agustus 2023.
Dirinya juga mengaku, sejauh ini memang belum ada pembahasan secara bersama antara pemerintah daerah dan KPU Kota Tidore terkait dengan dana pilkada itu, sehingga, pemerintah daerah akan mengagendakan untuk dilakukan pembahasan secara bersama guna memastikan kebutuhan KPU dengan nilai anggaran yang telah diusulkan.
"Ketua KPU santai-santai saja, tidak perlu membuat polemik seolah-olah kami berniat menggagalkan pilkada. Karena itu sangat tidak mungkin, dan pilkada ini sendiri merupakan perintah konstitusi, jadi tetap akan kita bicarakan secara bersama, lagi pula, selama ini jugakan, kita disibukkan dengan aktifitas masing-masing," cetusnya.
Muhammad Sinen berujar, pemerintah Kota Tidore untuk saat ini masih berkonsentrasi pada pengusulan draf APBD-Perubahan tahun 2023, belum membicarakan terkait dengan APBD-Induk tahun 2024.
"Dana pilkada inikan nantinya dialokasikan melalui batang tubuh APBD 2024. Jadi, tidak perlu khawatir karena ada waktunya untuk TAPD dan KPU duduk secara bersama," sebutnya.
Pihaknya juga menyarankan, agar untuk saat ini, sebaiknya KPU Kota Tidore fokus pada pemilihan umum (Pemilu) untuk pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI dan DPRD.
"Karena kami sebagai kepala daerah juga diminta untuk membantu mensosialisasikan agenda tersebut, agar proses pemilu di tahun 2024 bisa berjalan dengan lancar." tandasnya.*
====
Penulis : Aidar Salasa.
Editor : Rustam Gawa.
.jpg)
