 |
| Sejumlah massa aksi saat berada di kediaman Gubernur Maluku Utara, KH. Abd Gani Kasuba. (Istimewa). |
Unjuk rasa dimulai sekitar pukul 13:00 WIT rute pertama di Ditreskrimum Polda Maluku Utara dan rute kedua di kediaman Gubernur Malut. Senin, 18 September 2023.
Massa aksi yang tergabung dalam koalisi itu yakni LMID, SC-MU, SAMURAI, LMND, SEKBER, GAHMAS, AMPP-TOGAMOLOKA, HIPMA PATANI, IPMB Haltim, HPMPG, HIPMIG, BEM FIB, BEM PERTANIAN, GMKI, HIPMA SAGEA KIA, IMM, PII, SMI, Pemuda Jambula, Walhi Malut, Djaman Malut, Seopmi Haltim, Hipmamoro dan PMII.
Amatan Kabarhalmahera.com dilapangan, masa aksi yang berada di depan kediaman Gubernur tersebut sempat bersitegang dengan pihak keamanan kepolisian, namun tak berlangsung lama lantaran mampu dilerai oleh pihak kemanan tersebut.
Massa awalnya mendatangi Ditreskrimum dengan menuntut agar dapat membentuk tim khusus untuk penyelidikan karena hasil investigasi, telah menemukan berbagai macam bukti yang mengungkapkan dalang dari pencemaran sungai Sagea.
Massa menduga bahwa bukti yang telah di dapat itu tidak hanya bersifat khusus, akan tetapi menjadi isu umum. Oleh sebab itu, Ditreskrimum memiliki tanggungjawab besar untuk melakukan penyelidikan dalam mengungkap perkara itu.
"Karena kita sudah tahu bahwa perubahan warna air Sagea itu tidak terlepas dari pada aktivitas pertambangan. Aksi ini kami bangun atas dasar komitmen dan kami tidak akan bubar sampai Gubernur Maluku Utara bertemu dengan masa aksi saat ini," kesal Koordinator Lapangan (Korlap) Aldian Haris.
Aldian menyatakan, pernyataan Kadis DLH yang mengatakan perubahan warna air dari hijau toska ke cokelat itu masih aman digunakan itu merupakan kebohongan terhadap publik. Karena hasil objektif di lokasi tepatnya di Desa Sagea masyarakat sampai saat ini terhitung sejak 14 Juli hingga memasuki pertengahan bulan September masyarakat belum juga bisa mengonsumsi air sungai Sagea akibat tercemar air tersebut.
"Ketika statemen dari Kadis DLH Provinsi Malut itu keluar, kami menganggap itu adalah pembodohan publik yang semestinya tidak dibenarkan oleh masyarakat dan juga gerakan mahasiswa," tukas Aldian.
Pihaknya juga menegaskan, ujuk rasa yang dibangun ini tak akan berakhir sampai dengan titik darah penghabisan, dan bahkan akan membangun gerakan yang lebih besar lagi dan dalam waktu dekat untuk mendatangi kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi untuk meminta pertanggungjawaban Gubernur KH. Abd Gani Kasuba dan kepada Bupati Halmahera Tengah.
"Kita akan konsolidasi dalam waktu dekat kita akan ke Provinsi Malut meminta pertanggungjawaban kepada Gubernur. Setalah itu kita akan ke Kabupaten Halmahera Tengah. Agar pemerintah memulihkan sungai Sagea yang hari ini tercemar," tegasnya
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Maluku Utara Tahmid Wahab mengatakan, hal yang menjadi aspirasi mahasiswa nanti disampaikan kepada Gubernur KH. Abd Gani Kasuba, sementara pihaknya masih berada di Jakarta dalam rangka mengkoordinasi tentang masalah tersebut.
"Kami atas nama Pemda melalui Dinas Pariwisata, nanti kami sampaikan aspirasi atau tuntutan ade-ade kepada Gubernur dan juga dinas terkait yakni DLH. Kadis DLH sekarang di Jakarta mengkoordinasi terkait masalah ini juga. Mudah-mudahan dalam waktu dekat beliau datang memberitahukan ke kita hasil pertemuan dengan pemerintah pusat seperti apa, mudah-mudahan sudah ada solusi," pungkas Tahmid.
Disentil tentang Gua Bokimaruru yang masuk dalam bursa pengembangan Geopark Kadispar hanya berkomentar setelah Kadis DLH kembali nanti baru didiskusikan. Sebab, menurutnya pencemaran itu akan berpengaruh disemua sektor salah satunya di Bokimaruru.
"Tapi saya tidak bilang ini penyebab dari perusahaan ini, jangan sampai apa yang saya sampaikan jadi salah. Kita juga belum tahu apakah pencemaran ini dari limbah pertambangan kan kita belum tahu," sebutnya.
Terpisah Kasihumas Polres Ternate Iptu Wahyuddin mengatakan pertama sampai akhir unjuk rasa itu berjalan aman walaupun sedikit ketegangan. Namun, setelah dilakukan negosiasi antara pihak Pemprov yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata dan massa aksi, sehingga 2 mahasiswa yang diamankan itu bisa dikembalikan.
"Masa aksi yang ditahan 2 orang itu telah dikembalikan, itu karena ada negosiasi yang baik oleh pihak Pemprov yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata sehingga mereka di kembalikan," kata Wahyuddin.
Pihaknya juga menambahkan, mahasiswa harus koperatif dan jangan membuat gerakan-gerakan yang dapat menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat baik pengguna jalan maupun masyarakat sekitarnya.
"Kami berharap ade-ade mahasiswa koperatif jangan membuat gerakan yang dapat menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," tuturnya.
Dalam unjuk rasa itu terdapat 5 tuntutan , massa aksi oleh Seka diantaranya :
1. Menuntut kepada Kapolda Malut dan penegak hukum lingkungan agar segera melakukan penyelidikan terhadap pihak yang terbukti mencemarkan.
2. Pihak yang terbukti mencemarkan harus melakukan pemulihan pada wilayah sungai dan bertanggungjawab atas kerugian yang dialami masyarakat sekitar.
3. Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus melakukan evaluasi pada 5 perusahan pertambangan yang beroperasi di belakang Goa Bokimaruru, yakni PT. Weda Bay Nickel, PT. Halmahera Sukses Mining, PT. Tekindo Energi, PT. Firs Pasific Mining, PT. Karunia Sukses Mineral.
4. Mendorong adanya kebijakan perlindungan kawasan Kars dan daerah aliran sungai Sagea, mengingat keduanya adalah ekosistem yang memiliki fungsi ekologis penting bagi berlangsung sungai hidup.
5. DPR provinsi Maluku Utara segera membentuk tim investigasi dan memberhentikan aktivitas pertambangan yang beroperasi di belakang sungai Sagea.
====
Penulis : Arfles Rajalahu.
Editor : Rustam Gawa.
.jpg)
