Masyarakat Dedeta Demo Tolak Pjs Kepala Desa

Aksi demo di desa Dedeta. (Foto: Warga)

HALUT - Masyarakat Desa Dedeta, Kecamatan Loloda Kepulauan (Lokep), Kabupaten Halmahera Utara (Halut), menolak Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa dari luar Dedeta.

Penolakan itu disampaikan melalui aksi demostrasi di depan kantor Desa Dedeta pada Minggu, 11 November 2023 kemarin.

Dalam aksi itu, massa membentangkan spanduk bertuliskan: Masyarakat Dedeta menolak PJS dari luar desa Dedeta, dan tetapkan putra desa Dedeta dari kalangan PNS. Tak hanya itu, pendemo juga membakar ban mobil bekas dan membentangan sejumlah poster bertuliskan tuntutan.

Koordinator aksi, Rand Bakri, mengatakan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara harus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses penunjukan pejabat kepala desa sementara (Pjs) pada masa transisi Pilkada serentak nasional 2024. Hal itu menurutnya, adalah poin mendasar yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan negara demokrasi.

"Abramham Lincoln dalam pidatonya memberikan basis argumentasi yang kuat terkait demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan pernyataan tersebut, proses penyelenggaraan negara demokrasi selayaknya masyarakat dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan, apalagi ini dalam proses pemilihan Pjs," katanya.

Dengan demikian, Rand bilang, masyarakat meminta agar putra asli desa Dedeta dari kalangan PNS diangkat sebagai Pjs. Hal tersebut kata dia, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

"Begitu juga dengan pasal 12 ayat 5 PP Nomor 43 Tahun 2014 mengatur pejabat  sementara kepala desa persiapan
berasal dari unsur PNS Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota," tandasnya.

Berikut poin tuntutan masyarakat Dedeta;

• Penolakan Pejabat Sementara (PJS) dari luar Desa Dedeta.

• Berikan kesempatan pada generasi Desa Dedeta untuk berpartisipasi dalam memperbaiki Desa.

• Meminta kepada Dinas Terkait (DPMD) dan Camat Loloda Kepulauan agar merespon tuntutan masyarakat Desa Dedeta.*

====
Penulis: Arfles Rajalahu
Editor   : Rustam Gawa