 |
| Suasana penandatangan NPHD untuk biaya pengamanan. (Istimewa). |
Kegiatan itu berlangsung di ruang meeting Fredy Tjandua lantai dua Kantor Bupati Halut. Rabu, 6 Desember 2023.
Dihadiri Bupati Halut, Ir Frans Manery, Sekda Drs E.J Papilaya, Dandim 1508 Tobelo, Letkol Inf David Sutrisno Sirait, Kapolres Halut AKBP Moh. Zulfikar Iskandar, S.I.K Wakapolres Kompol Andreas Adi Febrianto, S.I.K., Wakil Ketua I DPRD Samsul Bahri Umar.
Kemudian, Ketua Bawaslu Halut Ahmad Idris, para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Kepala Kesbangpol Drs Anwar Kabalmay, Ketua KPUD M Rizal, pimpinan OPD beserta tamu undangan lainnya.
Bupati Halmahera Utara, Ir Frans Manery mengatakan, hingga saat ini seluruh pemerintah Kabupaten/kota belum ada kesepakatan dana shearing dengan pemerintah provinsi. Namun, penandatangan NPHD untuk TNI-Polri tetap dilaksanakan sesuai kebutuhan dalam pengamanan pemilu 2024.
"Untuk Polres Rp.7,5 Miliar, dan Kodim Rp.2,5 Miliar. Setelah ini, kami berkoordinasi dengan pemprov terkait shearing angggaran pemda menanggung 60 persen dan pemprov 40 persen," ujar Frans.
"Isi perjanjian ini dicairkan 3 tahap, untuk tahap pertama 40 persen, kedua dan ketiga 30 persen," sambungnya.
Frans menjelaskan, pemkab telah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi sehingga penandatanganan NPHD tersebut tetap dijalankan. Sebab, menurutnya siklus anggaran disesuaikan antara KPU-Bawaslu dan pengamanan agar dapat mengatur dengan kekuatan fiskal dan shearing bersama pemprov.
"Apa yang sudah dilakukan, pihak NPHD wajib menerima apa yang ditandatangani," tuturnya.
Pihaknya juga berharap agara Sekretaris daerah dan Kesbangpol tetap berkoordinasi tentang dana shearing 40 persen ke pemerintah provinsi agar dapat dikucurkan sama halnya dengan KPU dan Bawaslu Halut.
"Muda-mudahan tahun 2024 nanti keadaan tidak akan sama dengan tahun 2023 ini." tandasnya mengakhiri.
====
Penulis : Tim.
Editor : Rustam Gawa.
.jpg)
