 |
| Audensi BKKBN dan BPS Malut. (Kamera/Aidar). |
Kaper BKKBN Malut menyampaikan Data prevalensi stunting Maluku Utara dan mengupayakan berbagai langkah dalam mempercepat penurunan stunting di akhir tahun 2024.
"Kami dalam mengintervensi stunting mengacu pada hasil data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 dimana capaian stunting di Provinsi Maluku Utara mencapai 26,1 persen. Angka ini memang masih tinggi dari capaian nasional yang sudah turun di angka 21,6 persen," ujar Nuryamin
"Tahun ini memang kami masih menunggu hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 yang dilakukan oleh kemenkes dalam mengukur prevalensi stunting. Harapannya data stunting yang ada di BPS dapat tersinkron sehingga saling menguatkan data satu sama lain," sambungnya.
Kepala BPS Malut menyampaikan data Indeks Khusus Penanganan Stunting yang didukung Sekretaris Wakil Presiden. Hal ini sebagai intrumen evaluasi dalam mengukur kinerja program dan kegiatan percepatan penurunan stunting.
"Indek Khusu Penanganan Stunting (IKPS) merupakan instrumen evaluasi dalam menindak lanjuti perolehan informasi mengenai upaya percepatan penurunan stunting yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hal ini pun telah didukung oleh Sekretaris Wakil Presiden," kata Aidil.
"Capaian IKPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 sebesar 60,2 persen terjadi peningkatan 0,1 persen dari tahun sebelumnya. Sedikitnya terdapat 12 indikator yang digunakan untuk menyusun IKPS yang kemudian dikelompokkan dalam 6 dimensi. Mencakup dimensi kesehatan, gizi, perumahan, pangan, pendidikan dan perlindungan sosial," tambahnya.
Turut hadir Kepala Bagian Umum BPS Maluku Utara Ir. Nurhidayat Maskat, M.Si., Statistisi Ahli Madya Daniel Mading, S.E., Ketua Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga, AKIE dan Kehumasan Perwakilan BKKBN Maluku Utara beserta anggota dan Satgas Stunting Provinsi Maluku Utara.
====
Penulis : Aidar Salasa.
Editor : Redaksi.
.jpg)
