 |
| Wakil Ketua I DPRD Halteng Munadi Kilkoda. (Dir) |
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Aksi bernomor 001/SP/PMD-MSY/III/2026 yang diterima redaksi, demonstrasi yang berlangsung pada Selasa, 31 Maret 2026, dipicu oleh akumulasi kekecewaan warga terhadap dampak operasional perusahaan yang dinilai belum menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam selebaran pernyataan sikap, massa aksi menyampaikan lima tuntutan utama. Di antaranya realisasi program air bersih yang belum dirasakan warga, ganti rugi atas kerusakan atap rumah akibat dugaan polusi, serta solusi bagi pemilik rumah kos yang kehilangan pendapatan setelah karyawan perusahaan dipindahkan ke fasilitas internal.
Selain itu, warga juga menuntut transparansi pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), serta penanganan polusi debu melalui penyiraman rutin di lingkungan permukiman.
Massa aksi memberikan tenggat waktu kepada PT IWIP untuk menyampaikan jawaban resmi paling lambat Rabu, 1 April 2026.
Munadi menilai tuntutan masyarakat tersebut tidak bisa diabaikan. “Buat apa ada investasi kalau masyarakat pribumi hidupnya makin menderita, makin tertekan, dan makin jauh dari sumber kehidupan? Kalau kenyataannya seperti itu, mendingan IWIP angkat kaki saja dari negeri ini,” ujar Munadi saat dihubungi, Senin malam.
Politikus Partai NasDem itu juga menyoroti kondisi lingkungan di wilayah Lelilef yang, menurutnya, mengalami tekanan sejak aktivitas industri berkembang.
“Lelilef hancur, tanah-tanah mereka habis, laut tercemar, udara memburuk. Semua penopang hidup masyarakat rusak. Jadi kalau hari ini masyarakat bicara keras dan menuntut haknya, IWIP wajib memenuhi itu,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT IWIP belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan warga tersebut.*
====
Penulis: Takdir Talib
Editor : Tim Redaksi
