Bahas LKP, BKKBN dan Pusat Studi Kependudukan Malut Gelar Pertemuan

Pembahasan penyusunan Laporan Kependudukan Provinsi (LKP) Maluku Utara Tahun 2024. (Istimewa)

TERNATE - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku Utara (Malut) mengadakan pertemuan dengan Ketua Pusat Studi Kependudukan Provinsi Maluku Utara DR. Muamil Sunan, SE., MP beserta Tim Penulis.

Pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Senat FEB Universitas Khairun Ternate ini dalam rangka persiapan dan pembahasan penyusunan Laporan Kependudukan Provinsi (LKP) Maluku Utara Tahun 2024, Kamis, 29 Februari 2024.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Nuryamin, S.TP., M.M. mengatakan, karena persoalan penduduk merupakan masalah yang sangat kompleks dan beragam, maka dalam menanganinya memerlukan keterlibatan berbagai disiplin ilmu.

Nuryamin menyinggung, Pusat Studi Kependudukan sebagai lembaga penelitian yang mendedikasikan diri pada perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat di bidang kependudukan dan kebijakan dengan pendekatan pada dimensi sosial, budaya, ekonomi, politik dan kesehatan.

“Oleh karena itu diharapkan dapat meningkatkan kemampuan akademik dalam penyusunan LKP khususnya Provinsi Maluku Utara, yang nantinya akan menjadi bahan advokasi serta meningkatkan perhatian dan komitmen dalam mengintegrasikan aspek pengendalian penduduk di daerah," sebutnya.

Sementara Ketua Pokja Pengendalian Penduduk Jubair Manggis, SH menerangkan, penyusunan LKP ini pada dasarnya menggambarkan kebutuhan untuk mengetahui kondisi kependudukan pada tiap provinsi secara komprehensif untuk 5 pilar, sebagaimana yang termuat dalam Grand Design Pembangunan Kependuduk (GDPK).

“Penyusunan LKP ini melalui kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Pusat Studi Kependudukan (PSK) FEB-Unkhair Ternate. Sedangkan data yang digunakan dalam LKP terintegrasi dan berasal dari Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu)," ucapnya.

Sekadar informasi turut hadir dalam pertemuan, yaitu Tim Kerja Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara dan para narasumber dari pusat Studi Kependudukan.* (Red)