Kadis PUPR Tidore Angkat Bicara Terkait Proyek Bendungan dan irigasi di Desa Maidi- Hager

Kepala dinas PUPR Kota Tidore, Abdul Muis Husain. (PM)

TIDORE-  Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) angkat bicara terkait tudingan miring dugaan korupsi pembangunan proyek bendungan dan irigasi di desa Maidi- Hager Kecamatan Oba Selatan tahun 2023.

Isu ini sebelumnya ditiupkan Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (FORMMALUT) di sejumlah media massa.

"Apa yang disampaikan FORMMALUT merupakan informasi dan masukan yang bernilai positif bagi pemerintah Kota Tidore terutama dinas PUPR Tidore, namun sesungguhnya tidak semua tudingan itu benar, apa lagi adanya dugaan korupsi sebab pekerjaan pembangunan irigasi trans maidi tahun 2023 dengan anggaran DAK sebesar Rp, 18 milliar lebih tersebut telah sesuai dengan spek dan teknis penunjang lainnya,” ujar Kepala dinas PUPR Kota Tidore, Abdul Muis Husain, Selas, 18 Juni 2024.

Ia juga menepis isu bahwa proyek tersebut rusak setelah dikerjakan tiga bulan. "Jadi isu ambruk dan runtuh itu juga keliru atau tidak benar, karena kami selalu kontrol mulai dari rencana sampai selesai pekerjaan. Juga diperhatikan selama masa pemeliharaan berlangsung hingga selesai,” ujarnya.

Selain itu kata dia, terkait banjir yang terjadi dilingkungan proyek disebabkan karna curah hujan yang tinggi, bukan karena adanya proyek bendungan dan irigasi.

"Perlu dipertegas persoalan sering terjadi banjir diarea trans (lungkungan proyel) itu baik sebelum adanya irigasi maupun sesudahnya, itu disebabkan oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi," katanya.

"Soal luapan air terjadi disekitar irigasi yang telah dibangun itu disebabkan oleh sisa-sisa tebangan kayu gelondongan maupun batang pohon yang terbawa derasnya aliran air, kemudian menutup pintu air bendungan sehingga terjadi limpasan aliran air kemana- mana yang menyebabkan dibeberapa titik saluran primer. Tapi hal itu telah diperbaiki oleh pihak kontraktor,” jelas  Djojo Muis sapaan akrabnya.

Meskipun demikian, ia mengaku memberikan apresiasi kepada FORMMALUT yang telah mewujudkan fungsi kontrolnya terhadap pemerintah daerah, baik itu untuk Kota Tidore maupun Provinsi Maluku Utara pada umumnya.

"Namun perlu ingat juga tidak semua adanya Force Majeure dalam sebuah pekerjaan proyek terjadi karena adanya upaya korupsi melainkan banyak faktor penyebab terjadi gagal sebuah proyek,” tandasnya.

====
Penulis: Aidar Salasa
Editor  : Rustam Gawa