 |
| Kantor Kejari Halut. (Istimewa) |
Kasus dugaan korupsi yakni pengadaan baju dinas dan atribut pada 2019 sampai 2023. Namun, sebelum itu, Kejari Halmahera Utara juga menangani kasus serupa di Satpol PP, yaitu pembayaran gaji fiktif di tahun 2019-2020. Kasus ini akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Ternate.
Kasi Pidsus Kejari Halmahera Utara, Leonardus Yakadewa dalam keterangannya mengatakan bahwa pihaknya segera melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi baju dinas serta atribut di Satpol PP.
Leonardus juga menyebut, adanya indikasi korupsi juga yang dilakukan instansi tersebut.
"Untuk itu pengadaan tahun-tahun sebelumnya jika ada temuan dalam proses penyeledikan, maka akan ditambahkan dengan yang sudah ada sebelumnya," tegas Leonardus, Selasa.(27/5/2025).
"Kami berharap proses ini berjalan lancar agar segera menemukan titik terang, agar langkah hukum selanjutnya bisa segera dilakukan, serta menindak siapapun yang terbukti dan terlibat dalam kasus ini," tukasnya.*
====
Penulis: Rustam Gawa
Editor : Tim Redaksi
.jpg)
