 |
| Kepala BPBD Halmahera Selatan Aswin Adam . |
HALSEL - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halmahera Selatan, Maluku Utara, mencatat 132 kejadian bencana sepanjang Januari hingga Desember 2025. Dari jumlah tersebut, bencana hidrologi menjadi peristiwa yang paling dominan.
Kepala BPBD Halmahera Selatan Aswin Adam mengatakan, banjir mendominasi kejadian bencana selama 2025. Dari total kejadian yang tercatat, sebagian besar berkaitan langsung dengan faktor hidrologi.
“Dari total kejadian bencana di Halmahera Selatan sepanjang Januari hingga Desember 2025, bencana hidrologi mendominasi. Rinciannya, banjir sebanyak 81 kejadian, longsor 9 kejadian, abrasi 20 kejadian, banjir rob 1 kejadian, angin kencang 8 kejadian, dan kebakaran 13 kejadian,” kata Aswin Minggu, 28 Desember 2025.
Menurut Aswin, seluruh kejadian bencana tersebut telah dilakukan investigasi sekaligus penanganan oleh BPBD Halmahera Selatan. Penanganan dilakukan baik dalam bentuk bantuan logistik maupun penanganan fisik darurat.
“Kami juga menyalurkan bantuan dorlog atau dorongan logistik kebutuhan dasar kepada 5.832 kepala keluarga atau sekitar 20.216 jiwa,” ujarnya.
Selain bantuan logistik, BPBD juga menangani dampak kerusakan fisik akibat bencana. Tercatat 52 unit rumah berhasil ditangani. Penanganan fisik darurat dilakukan di 8 desa, meliputi normalisasi dan penguatan tebing sungai di 6 desa, serta pembangunan talud pantai di 2 desa.
Aswin menuturkan, sejumlah bencana yang terjadi bersifat berulang sehingga perlu menjadi prioritas penanganan ke depan. Wilayah-wilayah tersebut dinilai rawan dan membutuhkan intervensi yang lebih permanen.
“Dari sejumlah kejadian tersebut, terdapat beberapa lokasi yang mengalami bencana berulang sehingga perlu diprioritaskan penanganannya, yakni normalisasi dan penguatan tebing sungai di 4 desa, pembangunan talud pantai di 5 desa, serta perbaikan drainase di 2 desa,” katanya.
Untuk penanganan lanjutan, BPBD Halmahera Selatan tengah mengupayakan dukungan pendanaan dari berbagai level pemerintahan. Usulan disampaikan baik ke pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
“Saat ini BPBD berupaya melakukan penanganan lanjutan dengan mengusulkan ke BNPB melalui dana APBN, mengusulkan ke BPBD Provinsi Maluku Utara untuk aset yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, serta melaporkannya ke pimpinan daerah agar menjadi prioritas instansi teknis pada tahun anggaran berikutnya,” ujar Aswin.
Selain penanganan darurat dan fisik, BPBD juga melakukan upaya mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan di sejumlah desa, sekolah, dan instansi pemerintah.
“Sebanyak 4 desa, 6 sekolah, dan 1 instansi pemerintah telah dilakukan sosialisasi dan simulasi, termasuk di Desa Kawasi. Selain itu, survei potensi bencana juga dilakukan di 6 desa,” lanjutnya.
Pada tahap pascabencana, BPBD Halmahera Selatan fokus pada program rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan tersebut mencakup pemetaan aset hingga pendataan kerugian akibat bencana.
“Di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, kami melakukan pemetaan aset BNPB di 5 desa, pendataan kerugian pascabencana di 4 desa, serta mengusulkan dana hibah pascabencana ke BNPB,” kata Aswin.
Aswin menambahkan, BPBD Halmahera Selatan juga mendorong kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix dalam penanggulangan bencana.
“Untuk implementasi pentahelix atau lima pilar penanggulangan bencana, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, pers, dan akademisi melakukan kerja sama dengan dunia usaha, bekerja sama dengan Universitas Khairun dalam pemanfaatan teknologi dan pengetahuan akademisi, serta menyusun skema untuk mendapatkan pooling fund bencana melalui Kementerian LHK dan BNPB dengan skema sharing APBD, APBN, Bank Dunia, dan dunia usaha,” tutup Aswin.*
====
Penulis: Punkzul
Editor : Tim Redaksi
