 |
| Sekretaris Daerah Kota Tidore Ismail Dukomalamo dalam Forum Kepala Daerah se-Maluku Utara. |
Forum dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, didampingi Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Hadir pula para bupati dan wali kota, kepala Bappeda, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah strategis, mulai dari Dinas PUPR, Kesehatan, Perkimtan, UMKM, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pendidikan hingga Dukcapil se-Maluku Utara.
Agenda utama forum ini adalah mengevaluasi capaian program sepanjang 2025 sekaligus membahas arah perencanaan pembangunan 2026, sebagai pengantar sebelum pembahasan teknis dalam Musrenbang dan Rapat Koordinasi tahun depan.
Dalam sesi diskusi, Wali Kota Tidore Kepulauan yang diwakili Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan forum tersebut. Namun ia menyoroti waktu evaluasi yang dinilai terlalu akhir.
Menurut Ismail, evaluasi idealnya dilakukan pada awal triwulan IV, bukan di penghujung tahun, mengingat APBD kabupaten/kota untuk 2026 telah disahkan. Jika evaluasi dilakukan terlambat, hasilnya berpotensi baru relevan untuk perencanaan 2027.
Tak hanya soal waktu, Ismail juga menekankan pentingnya transparansi keberpihakan APBD Provinsi kepada kabupaten/kota. Ia meminta agar dalam forum evaluasi, pemerintah provinsi memaparkan secara terbuka alokasi dan fokus anggaran provinsi sepanjang 2025.
“Pergantian gubernur hingga kepemimpinan Ibu Sherly, status jalan Payahe–Dehepodo belum juga jelas, padahal itu kewenangan provinsi. Karena itu, paparan keberpihakan APBD perlu ditampilkan agar semua daerah tahu ke mana anggaran provinsi diarahkan,” ujar Ismail.
Ia berharap, pada 2026, keberpihakan APBD Provinsi dapat difokuskan ke Kota Tidore Kepulauan, khususnya untuk penyelesaian ruas jalan Payahe–Dehepodo yang dinilai vital bagi konektivitas wilayah.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sherly Laos menyatakan sependapat. Ia menyetujui agar rapat evaluasi ke depan dijadwalkan pada awal triwulan IV, sehingga masih memungkinkan penyesuaian dalam APBD berjalan.
Sherly juga memastikan bahwa APBD Provinsi 2026 akan memprioritaskan pembangunan jalan Payahe–Dehepodo di Kota Tidore Kepulauan.
Selain itu, Sherly mengungkapkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2025 mencapai Rp195 miliar. Sesuai komitmen pemerintah provinsi, dana tersebut dibagi kepada 10 kabupaten/kota masing-masing Rp18 miliar.
“Untuk alokasi Rp18 miliar, Rp10 miliar sudah ditransfer, sisanya Rp8 miliar akan disalurkan minggu ini. Selain itu, akan ada tambahan Rp10 miliar pada Desember ini sebagai bagian dari jatah 2026,” kata Sherly.*
====
Penulis: Aidar Salasa
Editor : Tim Redaksi
