 |
| Pengurus PGRI Cabang Loloda Kepulauan saat bertemu Wakil Bupati Halmahera Utara. |
Ketua PGRI Loloda Kepulauan, Arifin Amat, menyampaikan bahwa kedatangan mereka bertujuan meminta kepastian terkait keterlambatan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan sertifikasi guru triwulan 4 tahun 2024, serta tunjangan daerah terpencil (Dacil) triwulan 3 dan 4 tahun 2024.
Selain masalah tunggakan, Arifin mendesak pemerintah daerah meninjau ulang data penerima tunjangan Dacil di Desa Dama, Tobo-tobo, Dagasuli, dan Dowonggila. Menurutnya, terjadi ketimpangan karena guru di empat desa tersebut tidak terdaftar sebagai penerima tunjangan meski berada di wilayah yang sama.
"Guru yang bertugas di desa Dama, Tobo-tobo, Dagasuli, dan desa dowonggila selama ini bukan sebagai penerima tunjangan Daerah terpencil padahal mereka bertugas di kecamatan yang sama dengan tingkat kesulitan hidup di tempat tugas yang juga sama," tegas Arifin.
Ia berharap pemerintah segera melakukan penyetaraan status bagi seluruh guru di wilayah tersebut.
"Untuk mewujudkan kesetaraan dalam konteks kesejahteraan guru yang bertugas di daerah terpencil seperti di kecamatan Loloda Kepulauan ini, kami meminta perhatian pemerintah daerah Halmahera Utara melalui wakil bupati pada hari ini agar setiap guru yang bertugas di kecamatan Loloda Kepulauan disetarakan statusnya sama sebagai penerima tunjangan DACIL secara keseluruhan," tambahnya.
Merespons keluhan tersebut, Wakil Bupati Halmahera Utara, Kasman Hi. Ahmad, menyatakan bahwa keterlambatan THR disebabkan oleh kendala administrasi dana transfer dari pusat.
"Mengenai keterlambatan pembayaran tunjangan hari raya (THR) memang benar belum disalurkan bahkan pada sebagian besar guru di Halmahera Utara. Kami masih menunggu dana masuk dulu baru bisa dibayarkan terutama THR. Untuk tunjangan lain seperti sertifikasi juga akan dibayarkan," jelas Kasman.
Terkait aspirasi pemerataan tunjangan Dacil, Kasman berkomitmen untuk membangun koordinasi intensif dengan pemerintah pusat agar seluruh guru di Loloda Kepulauan mendapatkan hak yang setara.
"Setelah kembali ke Tobelo, nanti saya berkoordinasi langsung dengan kementerian terkait untuk urusan tunjangan DACIL ini. Biar semua guru di Loloda Kepulauan dapat menikmati kesejahteraan yang sama dari pemerintah," pungkasnya.*
