 |
| Ketua Komisi II DPRD Halteng, Lukman Esa. (Istimewa) |
Guna mengurai sengkarut tersebut, parlemen memanggil Bagian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDA) Setda Halteng dalam rapat kerja di Ruang Rapat DPRD, Selasa, 19 Mei 2026.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II Lukman Esa, didampingi Wakil Ketua Nofiyanti Anwar, Sekretaris Ibrahim Layn, serta sejumlah anggota komisi.
Pertemuan ini digelar menyusul derasnya keluhan warga yang tercekik harga BBM di tingkat pengecer, terutama di wilayah terpencil yang minim akses distribusi.
Ketua Komisi II DPRD Halteng, Lukman Esa, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh tutup mata terhadap potensi kongkalikong dan kebocoran distribusi energi bersubsidi ini.
“Distribusi BBM harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi penyimpangan maupun permainan harga yang merugikan masyarakat. Pemerintah daerah dan instansi terkait harus hadir untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang wajar,” cetus Lukman.
Senada dengan Lukman, Wakil Ketua Komisi II Nofiyanti Anwar mendesak instansi teknis untuk memperketat monitoring jalur pasokan, mulai dari agen resmi hingga ke tangan pengecer terakhir.
Langkah radikal ini, menurut dia, mendesak dilakukan demi menyumbat celah praktik penimbunan dan spekulasi harga sepihak.
Di sisi lain, Bagian ESDA berkilah bahwa karut-marut ini dipicu oleh rantai logistik yang rumit. Mereka membeberkan sejumlah sandungan klasik di lapangan: mulai dari hambatan geografis, terbatasnya sarana transportasi, hingga lemahnya taji pengawasan. Meski demikian, ESDA berjanji bakal mengevaluasi koordinasi demi menjamin kelancaran pasokan.
DPRD menilai alasan tersebut tidak boleh menjadi pembenaran atas pembiaran harga yang mencekik rakyat kecil. Anggota Komisi II pun mendesak pemerintah daerah segera menyisir dan menertibkan para pengecer nakal yang menjual BBM di luar batas kewajaran. Penyesuaian harga di lapangan wajib tunduk pada regulasi yang berlaku demi menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Rapat kerja ini akhirnya melahirkan keputusan penting: evaluasi total terhadap sistem distribusi BBM di Halmahera Tengah. Parlemen berjanji akan terus mengawal komitmen ini hingga melahirkan tindakan konkret di lapangan, bukan sekadar janji di atas kertas.
Di penghujung rapat, Lukman Esa juga mengetuk kesadaran publik untuk ikut ambil bagian dalam fungsi kontrol. Ia meminta warga tidak ragu melaporkan segala bentuk praktik curang dan manipulasi harga BBM di wilayah mereka. Sinergi antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat dinilai menjadi kunci mutlak demi mewujudkan keadilan energi yang merata di Bumi Fagogoru. (Dir/Red)
