 |
| Aksi demo perangkat desa. |
Dalam audiensi tersebut, perwakilan perangkat desa menegaskan bahwa Siltap merupakan hak mutlak yang berkaitan langsung dengan urat nadi pelayanan publik. Mandeknya pembayaran dinilai mengganggu jalannya roda pemerintahan di tingkat paling bawah.
James berdalih keterlambatan ini murni dipicu oleh kondisi fiskal daerah yang sedang seret, bukan karena kesengajaan. Keterbatasan anggaran memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian prioritas belanja.
"Saya sampaikan kondisi riil keuangan daerah saat ini. Bukan karena pemda punya anggaran lalu sengaja menahan pembayaran," kata James usai audiensi.
Meski keuangan daerah sedang jepit, James memastikan pihaknya tengah mencari jalan keluar agar hak-hak aparatur desa bisa segera dicairkan. Ia juga berjanji akan membuka ruang komunikasi yang lebih transparan guna menghindari kesalahpahaman.
Pertemuan yang digelar di ruang rapat bupati tersebut akhirnya menghasilkan titik temu. Kedua belah pihak menyepakati skema penyelesaian tunggakan Siltap dengan mempertimbangkan kemampuan kas daerah, demi menjamin stabilitas pelayanan masyarakat di desa tetap berjalan.* (An)
