 |
Selain status lahan, warga mengkhawatirkan aktivitas alat berat di lokasi bakal mengancam aset daerah dan sejumlah fasilitas umum di wilayah Bukit Loiteglas, mulai dari kompleks sekolah, akses jalan, hingga area perkantoran. Di lokasi penggusuran itu juga terdapat area pemakaman lama yang dikhawatirkan ikut terdampak.
"Ada aktivitas penggusuran yang kami khawatirkan telah memasuki lahan milik Pemda. Lokasinya sudah mendekati fasilitas umum," kata salah seorang warga setempat, Senin, 27 Juli 2026.
Warga heran lantaran kawasan itu setahunya sudah diproses oleh pemerintah daerah sejak lama.
"Setahu kami lahan itu sudah dibebaskan Pemda. Kami bingung mengapa sekarang ada pihak yang mengklaim dan melakukan penggusuran," ujarnya.
Atas kondisi tersebut, warga mendesak Bupati Halmahera Tengah segera menginstruksikan instansi teknis untuk turun ke lapangan. Langkah ini dinilai penting guna memverifikasi batas aset daerah serta memastikan fasilitas publik dan area makam tidak terganggu.
Menanggapi polemik ini, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Riski Hasyim, menyatakan pihaknya sedang menelusuri keabsahan dokumen terkait.
"Pemerintah masih menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan status kepemilikan lahan tersebut," kata Riski saat dikonfirmasi, Senin, 27 Juli 2026.
Dampak penggusuran tersebut rupanya sudah dirasakan pihak sekolah. Penjabat Kepala Desa Were, Awaluddin Salamudin, mengaku sempat menghentikan sementara pengoperasian alat berat setelah menerima aduan dari pihak SMAN 1 Weda.
"Kepala Sekolah mengeluhkan suara bising alat berat yang beroperasi di belakang sekolah saat proses belajar-mengajar berlangsung. Kami langsung ke lokasi dan menghentikan sementara aktivitas pekerjaan itu," kata Awaluddin. Langkah tersebut diambil agar kegiatan belajar murid tidak terganggu.
Hingga berita ini diturunkan, Kabarhalmhera.com masih berupaya mengonfirmasi pihak yang melakukan penggusuran serta pihak yang mengklaim kepemilikan atas lahan tersebut.* (Dir)
