 |
Hal itu disampaikan Ricky dalam rapat koordinasi dan evaluasi bersama Dinas Kesehatan Halmahera Timur, Senin, 21 September 2026. Rapat tersebut membahas capaian operasional Puskesmas sekaligus sejumlah kendala dalam pelaporan keuangan.
Dalam evaluasi itu, Dinas Kesehatan mencatat realisasi operasional Puskesmas secara keseluruhan mencapai sekitar 69,98 persen, atau Rp9,16 miliar dari total pagu Rp13,13 miliar.
Adapun realisasi operasional pada Puskesmas di wilayah lainnya tercatat sekitar 56,53 persen dari total pagu Rp3,3 miliar.
Persoalan lain muncul pada pencatatan realisasi anggaran. Data dalam sistem informasi internal disebut belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi administrasi keuangan di lapangan.
Untuk anggaran yang bersumber dari JKN dan kapitasi, misalnya, data Dinas Kesehatan menunjukkan realisasi baru sekitar 41 persen. Sementara pencatatan manual menunjukkan angka yang lebih tinggi, yakni sekitar 65 hingga 68 persen.
Perbedaan tersebut berkaitan dengan proses administrasi dalam aplikasi Srikandi yang masih berjalan. Sejumlah dokumen disebut masih berada pada tahap verifikasi sehingga belum seluruhnya masuk ke tahapan penerbitan SPDB maupun SP2D.
Kondisi itu menjadi perhatian dalam rapat evaluasi. Pemerintah daerah meminta proses administrasi dipercepat sekaligus diperbaiki agar data yang tersaji dalam sistem dapat menggambarkan kondisi keuangan secara lebih akurat.
Dinas Kesehatan juga mendorong optimalisasi penggunaan dana JKN dan kapitasi dengan mekanisme pembayaran non-tunai. Penyaluran dana dilakukan langsung ke rekening masing-masing Puskesmas melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Pembayaran jasa pelayanan pun diimbau tidak lagi dilakukan secara tunai. Langkah tersebut ditujukan untuk meminimalkan risiko sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Ricky juga meminta kepala Puskesmas, staf, dan tim pengelola keuangan memperkuat koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Koordinasi dinilai penting agar persoalan administrasi tidak menumpuk menjelang akhir tahun anggaran.
Dinas Kesehatan berharap persoalan pelaporan dapat diantisipasi sejak awal sehingga tidak berujung pada keterlambatan penyampaian laporan tahunan.
Evaluasi tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah memperbaiki penatausahaan keuangan Puskesmas. Dengan administrasi yang lebih tertib dan data yang sinkron, penyerapan anggaran 2026 diharapkan dapat berjalan lebih optimal. (Ono)
