GMNI Desak Inspektorat Halmahera Barat Beberkan Hasil Audit ke Publik

Ketua Cabang GMNI Halbar, Marinus Pangulili (Istimewa)

KbrJAILOLO - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Halmahera Barat (Halbar) mendesak kepada Inspektorat Halbar untuk membuka seluruh hasil audit yang menjadi temuan Inspektorat untuk disampaikan ke publik termasuk hasil audit sekretariat DPRD Halbar.

Ketua Cabang GMNI Halbar, Marinus Pangulili melalui pres rilisnya kepada Kabrhalmahera.com, Rabu (22/12/2021) mengatakan, DPRD sudah mestinya mendesak kepada Inspektorat untuk membuka hasil audit yang selama ini dilakukan di internal pemerintah Daerah dan DPRD.

"GMNI secara institusi mendesak kepada Inspektorat agar membuka seluruh hasil audit baik itu hasil audit di internal pemda halbar dan juga di bagian sekretariat DPRD Halbar, hal ini lakukan agar publik bisa tau dosa-dosa apa saja yang selama ini disembunyikan oleh pemerintah Daerah dan DPRD Halbar," ujar Marinus.

Marinus juga berharap kepada DPRD agar memfungsikan tupoksi sebagai wakil rakyat untuk mengawal seluruh agenda Pemerintah Daerah demi kemaslahatan kaum marhaen di bumi Halmahera Barat.

Ia juga menyayangkan sikap Fraksi PKB yang getol mendesak pimpinan DPRD untuk mengeluarkan rekomendasi investigasi inspektorat, menurut Marinus DPRD harusnya ikut mendesak kepada Inspektorat untuk membuka seluruh hasil audit yang telah di lakukan selama ini.

"Harusnya sebagai wakil rakyat, Fraksi PKB dituntut untuk mendesak kepada inspektorat agar membuka seluruh hasil audit baik itu internal Pemda maupun internal DPRD, apalagi tinggal beberapa hari ini sudah mulai tutup tahun anggaran," katanya.

Marinus menilai desakan Fraksi PKB kepada pimpinan DPRD tentang rekomendasi investigasi inspektorat merupakan sebuah lelucon di internal DPRD, pasalnya desakan tersebut tidak tepat sasaran dan didalamnya termuat sifat suka tidak suka.

Marinus mengaku GMNI selalu mengikuti seluruh statement fraksi PKB mulai dari desakan untuk mencopot kepala Inspektorat dan lain lain, namun Fraksi PKB sendiri tidak pernah mendesak kepada Inspektorat untuk membuka hasil audit seluruh agenda pemeriksaan yang telah di lakukan oleh inspektorat selama ini.

"Jadi harusnya sikap Fraksi PKB dan DPRD secara keseluruhan mendesak kepada Inspektorat agar dapat membuka hasil audit seluruh jajaran pemerintah Daerah dan internal DPRD dalam hal ini Sekretariat DPRD, karena ini menurut saya sangat penting dan di nantikan oleh publik, jadi jangan sok suci di depan publik tapi internal sendiri tidak di koreksi ini salah besar," tandasnya.* (red)