Sukses Deklarasi, BARNAS Indonesia Maluku Utara Minta Pilpres 2024 Ditunda

Deklarasi Ormas BARNAS Indonesia Maluku Utara (Foto: KH)

TERNATE - Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas Barisan Nusantara (BARNAS) Indonesia Maluku Utara resmi dideklarasikan.

Deklarasi ini berlangsung di Hotel Sahid Bela Ternate, Kamis, 24 Februari 2022. Kegiatan ini dihadiri dari berbagai elemen, baik OKP, masyarakat hingga Forkompimda.

Dewan Penasehat BARNAS Indonesia Maluku Utara, Ir. Gazali Abdul Mutalib dalam pudatonya meyatakan, Baisan Nusantara Indonesia adalah sebuah Ormas yang dibentuk oleh sekelompok pemuda yang tersebar di seantero Nusantara.

"Kelompok pemuda itu yang mendambakan perubahan, bergerak secara mandiri, independen dengan tulus setia pada nurani anak bangsa untuk terus berjuang mewujudkan cita-cita Indonesia jaya," ujaranya.

Ir. Gazali Abdul Mutalib saat berpidato (Foto: KH)

Ia bilang, BARNAS juga selalu bergerak aktif dan tidak berafiliasi dengan partai politik atau kelompok politik manapun. Kata dia, Ormas tersebut juga lahir melalui semangat perjuangan sebagai cikal bakal pergerakan, untuk menuju bangsa yang lebih mandiri, maju, adil dan sejahtera.

"Memang Indonesia sudah merdeka, namun rakyat perlahan belum merdeka dari kemiskinan. Karena itu, BARNAS Indonesia Provinsi Maluku Utara sebagai wujud perubahan di dalam sanubari anak bangsa, selalu mendambakan perubahan untuk menuju kejayaan Indonesia yang sesungguhnya," katanya.

Selain itu lanjut Gazali, BARNAS Maluku Utara selalu berdiri setia hingga akhir mendukung Pemerintahan Presiden Republik Ir. H. Joko Widodo, menuju cita-cita Indonesia yang lebih baik.

Dengan maksud itu, lanjut Gazali, maka Barisan Nusantara Indonesia mendeklarasikan diri. Dengan sikap, yang pertama meminta kepada Pemerintah melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Presiden.

Tamu ubdangan yang hadir pada deklarasi BARNAS Indonesia Maluku Utara (Foto: KH)

Kedua, memberikan waktu kepada Bapak Presiden Republik Indonesia agar dapat bekerja maksimal dalam pemulihan ekonomi nasional.

Ketiga, mendukung  Presiden Republik Indonesia dalam mencegah dan mengatasi permasalahan pandemi covid 19 dan varian terbaru Omicron.

Keempat, mendukung Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo untuk dapat menjalankan pembangunan ibu kota nusantara di Kalimantan Timur.

"Sikap ini dibuat dengan pertimbangan yang matang serta kesadaran yang utuh oleh Barisan Nusantara Indonesia Provinsi Maluku Utara tanpa ada paksaan dari pihak manapun," tandasnya.

Terpisah, Ketua BARNAS Indonesia Maluku Utara, Maskur J  Hi. Latif dalam jumpa persnya mengatakan, Ormas yang dipimpinya itu tidak hanya bicara soal ekonomi, namun mencakup semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya isu terkemu yang dikawal Barnas Indonesia Maluku Utara adalah pemindahan ibu kota negara. Selain itu, meminta pemenundaan pelaksanaan pilpres 2024.

Konferensi pers usai deklarasi (Foto: KH)

Maskur menjelaskan, sikap Barnas Maluku Utara yang meminta penundaan Pilpres itu bukan tanpa alasan. Kata dia, sikap itu diambil atas dasar kajian folosofi, historis dan yuridis.

"Mengingat pentinganya cita-cita yang diemban Presiden Joko Widodi dan Maaruf Amin sebagai wakil presiden dalam mengemban amanat rakyat. Namun dalam periodesasi, pemerintahan Jokowi Maaruf dihadapkan dengan bencana global pandemi Covid-19," katanya.

"Artinya bahwa, proses kebijakan pemerintah tidak berjalan maksimal atau terhambat. Akibatnya, hampir Indonesia mengalami resesi ekonomi. Karena itu, dasar untuk meminta penundaan Pilpres agar supaya pemerintah Jokowi-Maaruf dapat memaksimalkan program kerjannya," sambungnya.

Karena itu, lanjut Maskur, pihaknya mendesak kepada Presiden memaksimalkan pemulihan ekonomi nasional. Itu karena dampak pandemi Covid-19 sangat luar biasa dirasakan masyarakat petani, nelayan dan kaum minskin kota.

"Di mana kebijakan pemerintah lebih spesifik kepada pemberdayaan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan Presiden dan wakil harus mampu dimanifes oleh pemerintah daerah, lembaga fertikal di Maluku Utara," ucapnya.

Dikatakanya, prinsip yang disampaikan Barnas Malut terkait penundaan Pilpres adalah bagian dari amanat penderitaan rakyat yang harus dituntaskan pemerintahan presiden Jokowi-Maaruf. (tim/red)