 |
| Demo FP3 di Kantor BPJN Maluku Utara (Foto:KH) |
Aksi ini didalangi kaum muda yang mengatasnamakan Fron Pemuda Peduli Pembangunan alias FP3 Maluku Utara.
Dalam aksinya, FP3 membeberkan sejumlah indikasi masalah terkait paket proyek yang ditangani BPJN dari tahun ke tahun.
Koordinator lapangan, Yuslan Gani, dalam orasinya meyebut, paket proyek yang bermasalah itu yang pertama, dugaan pelanggaran keterlambatan pada pekerjaan preservasi ruas jalan Weda-Sagea dengan pagu anggaran Rp.56.794.330.000,00. Proyek ini di kerjakan oleh PT. Buli Bangun dengan nilai kontrak sebesar Rp.53.573.068.000.00.
Kedua, dugaan dan indikasi pekerjaan proyek preservasi ruas jalan weda-mafa-Matuting-Saketa dengan pagu anggaran Rp.9.761.864.000.00 yang dikerjakan oleh PT. Laosindo Pratama dengan nilai kontrak Rp.8.754.708.000.00.
Sementara yang ketiga, terkait dugaan dan indikasi praktek atau kejahatan mafia tender pada pelelangan yang berlangsung di BP2JK. Dimana kata, Yuslan, dalam proses tender jalan lingkar pulau Ternate senilai Rp.4,2 Miliar itu diduga kuat terjadi indikasi syarat konspirasi untuk memenangkan salah satu perusahan.
"Padahal diketahui perusahan yang di menangkan tersebut tidak memiliki dukungan alat yang cukup, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat," teriak Yuslan.
Lantaran itu, menurut Yuslan, FP3 meminta
BP2JK dan BPJN wilayah Maluku Utara segera mengevaluasi dan membatalkan proses tender jalan lingkar Pulau Ternate yang di menangkan perusahan tertentu.
Selain itu, FP3 juga mendesak kepada kepala balai BPJN Maluku Utara agar mengevaluasi dan mencopot saudara Tobing selaku PPK Pulau.
Desakan yang sama juga dilamatkan ke mentri PUPR –RI dan Dirjen Binamarga agar segera mengevaluasi dan mencopot Chandrasha Parmanceh dari jabatanya sebagai Kepala Satuan Kerja (Satker) Wilayah II BPJN Maluku Utara.
"Kami juga mendesak Kementrian PUPR-RI melalui Dirjen Binamarga untuk segera mengevaluasi dan mencopot Joone sesi Marganet Manus dari jabatanya sebagai PPK ruas jalan Weda- Sagea dan Sagea- Patani," tegasnya.
"Kami juga minta agar saudara Riki sebagai PPK ruas jalan Weda-Mafa, Mafa-Matutin dan Matutin datar Saketa agar dicopot dari jabatanya," sambungnya.
Tak itu, FP3 juga meminta KPK, Polda Maluku Utars, Kejati Maluku Utara, dan Ombudsman perwakilan Maluku Utara untuk memantau langsung proses pelelanggan atau tender yang sementara ini berlangsung di BP2JK.
"Karena berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa, ada sejumlah kegiatan proyek di tahun 2022 yang sementara ini telah di ajukan kepada BP2JK untuk di lakukan pelelanggan diduga kuat bahwa itu sudah di atur pemenangnya," tandas Yuslan.* (red)
.jpg)
