 |
| Aksi unjukrasa Front Bersama Anti Korupsi Maluku Utara (FBAK-Malut) di depan Kantor Kejati Malut pada, Senin, 2 Maret 2026. (AA) |
Orang nomor tiga di Pemerintah Kota Ternate itu dijadwalkan bakal menghadap jaksa penyidik, pekan depan.
"Kami akan mempelajari dan menelaah setiap laporan yang masuk. Dalam minggu ini, pihak-pihak terkait akan kami panggil untuk dimintai keterangan," ujar Sufari, saat disambangi awak media usai aksi unjukrasa Front Bersama Anti Korupsi Maluku Utara (FBAK-Malut) pada, Senin, 2 Maret 2026. Front ini terdiri dari Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kota Ternate dan Lembaga Pengawasan Independen (LPI) Maluku Utara.
Tudingan rasuah ini bukan tanpa dasar. Koordinator LPI Maluku Utara, Abdul Asis Basrah, mengungkapkan bahwa salah satu poin krusial adalah pengelolaan anggaran hibah dan bantuan sosial (bansos) tahun 2023 senilai Rp1,76 miliar di Bagian Kesra Setda Kota Ternate.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 12.A/LHP/XIX.TER/5/2024, ditemukan indikasi penyimpangan serius dalam tata kelola dana tersebut.
"Data auditnya sudah jelas, tinggal kemauan jaksa untuk mengeksekusi," tegas Abdul Asis.
Rentetan Dugaan Proyek Bermasalah
Daftar "dosa" anggaran yang diduga melibatkan Rizal Marsaoli juga terpampang panjang dalam tuntutan demonstran pada Kejati Malut. Diantaranya:
Kejaksaan kini ditantang untuk membuktikan apakah rentetan proyek ini sekadar kegagalan administratif atau memang desain korupsi yang terstruktur.
Hingga berita ini diturunkan, Rizal Marsaoly belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana pemanggilan dirinya oleh korps Adhyaksa tersebut.* (Red)
Tudingan rasuah ini bukan tanpa dasar. Koordinator LPI Maluku Utara, Abdul Asis Basrah, mengungkapkan bahwa salah satu poin krusial adalah pengelolaan anggaran hibah dan bantuan sosial (bansos) tahun 2023 senilai Rp1,76 miliar di Bagian Kesra Setda Kota Ternate.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 12.A/LHP/XIX.TER/5/2024, ditemukan indikasi penyimpangan serius dalam tata kelola dana tersebut.
"Data auditnya sudah jelas, tinggal kemauan jaksa untuk mengeksekusi," tegas Abdul Asis.
Rentetan Dugaan Proyek Bermasalah
Daftar "dosa" anggaran yang diduga melibatkan Rizal Marsaoli juga terpampang panjang dalam tuntutan demonstran pada Kejati Malut. Diantaranya:
- Dugaan penyimpangan anggaran City Sanitation Summit (CSS) XXIII tahun 2025 senilai Rp 1,6 miliar.
- Proyek pembangunan panggung Festival Pulau Hiri tahun 2018 senilai Rp 1,3 miliar.
- Dugaan mark up renovasi papan nama Taman Asmaul Husna di depan Masjid Raya Al-Munawwar Ternate senilai Rp 1 miliar.
- Masalah pembelian eks kediaman Gubernur Maluku Utara di Kelurahan Kalumpang yang disebut melibatkan mantan Kadis Perkim Kota Ternate yang saat ini menjabat Sekda Kota Ternate
Kejaksaan kini ditantang untuk membuktikan apakah rentetan proyek ini sekadar kegagalan administratif atau memang desain korupsi yang terstruktur.
Hingga berita ini diturunkan, Rizal Marsaoly belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana pemanggilan dirinya oleh korps Adhyaksa tersebut.* (Red)
