Belum Dikerjakan, Proyek Jalan Lingkungan Faudu Pulau Hiri Terancam Ditender Ulang

Demo di kantor PUPR Ternate

KAMERA TERNATE - DPD Gerakan Pemuda Marhaenis Provinsi Maluku Utara menggelar aksi demostrasi di Kantor Wali Kota Ternate, Dinas PUPR dan kantor DPRD Ternate, Senin, 20 Juni 2022.

Aksi ini mempertanyakan proyek Peningkatan Jalan Lingkungan Faudu, Kecamatan Pulau Hiri, yang hingga kini belum juga di kerjakan oleh perusahaan pemenang tender yakni CV. Habibi Bangun Nusa. Padahal proyek itu sudah ditenderkan pada sekitar bulan Maret 2022 lalu.

Proyek ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 senilai Rp 3,6 Milyar sekian yang melekat pada satuan kerja PUPR Kota Ternate.

Koordintor aksi, Sartono Halek dalam orasinya mengatakan, pogres pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Faudu itu mestinya telah menjacapai 60 persen.

"Namun faktanya proyek itu belum juga dikerjakan sama sekali, ini diduga karena perusahan pemenang tender tidak memiliki kualifikasi dukungan alat. Salah satunya adalah Asphalt Mixing Plant (AMP)," teriak Tono sapaan akrab sartono dalam orasinya.

Demo GPM di kantor Wali Kota Ternate 

Tak hanya proyek Peningkatan Jalan Lingkungan Faudu semata, namun menurutnya, hal yang sama juga terjadi pada beberapa proyek, diantaranya Pemeliharaan Berkala Laguna Permai Kota Ternate dan proyek Pemiliharaan Jalan Rehabilitasi lingkungan Sulamadaha. Proyek ini menurutnya menelan anggaran rata-rata bernilai meliyaran rupiah.

"Karena itu proyek tersebut harus dibatalkan dan di tenderkan kembali sehingga tidak merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan di kota Ternate," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Fahri Bachdar, kepada wartawan, Jumat, 17 Juni 2022 kemarin mengaku telah mendesak Pemerintah Kota Ternate untuk memberikan sanksi tegas kepada kontraktor pelaksana guna menyelamatkan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Teguran pertama sudah dilayangkan oleh Dinas PUPR. Kalau selanjutnya belum juga dilaksanakan maka Komisi III Desak pemerintah untuk batalkan tender atau pemutusan kontrak. Ini demi menyelamatkan DAK," ujarnya.

Demo GPM di Kantor DPRD Ternate

Berikut poin tuntutan pendemo;

1. Mendesak kepda  Walikota Ternate segera mengevaluasi kadis PUPR dalam hal keterlambatan beberapa pekerjaan proyek jalan.

2. Meminta kepada kadis PUPR dan Panitia Pelelangan agar mengevaluasi dan membuka ulang proses pelelangan beberapa paket jalan di kota Ternate yang suda dua bulan kegiatanya berjalan.

3. Meminta kepada komisi III DPRD kota Ternate segara memanggil walikota dan kadis PUPR dalam hal menuntaskan sejumlah persoalan proyek jalan yang tak kunjung di kerjakan.

Hingga berita ini di publis, Wali Kota, Kadis PUPR, dan Direktur CV. Habibi Bangun Nusa, masih dalam upaya konfirmasi. (red)