 |
| Kepala Disarpus Provinsi Maluku Utara, Mulyadi Tutupoho. (Istimewa). |
Hal ini dilakukan karena merupakan agenda prioritas perpustakaan nasional yang berlaku di seluruh provinsi, agar perpustakaan sekolah dan desa terakreditas.
Kepala Disarpus Provinsi Maluku Utara, Mulyadi Tutupoho mengatakan, Disarpus Maluku Utara tahun ini menargetkan akreditasi perpustakaan sekolah, dan perpustakaan desa 30 sampai 50.
"Untuk itu dibutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah daerah provinsi, karena targetnya diakhir masa jabatan Pak Gubernur, dan Pak Wakil Gubernur kita sudah bisa menghadiahkan kado terbaik dengan mengoleksi perpustakaan terakreditasi terbanyak di wilayah provinsi bagian timur Indonesia," ujarnya. Rabu, 30 Agustus 2023.
Selain pemerintah provinsi, dirinya juga berharap, pemerintah kabupaten kota punya peran yang sama untuk membantu mendorong akreditasi perpustakaan, salah satunya mendorong jumlah koleksi buku yang memadai di perpustakaan Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
"Karena itu merupakan bagian dari tanggung jawab dan kewenangan kabupaten kota. Kalau kolaborasi antara provinsi dan kabupaten kota itu bisa berjalan, maka kita bisa memastikan di tahun 2024 nanti Maluku Utara bisa masuk menjadi jumlah akreditasi perpustakaan terbanyak," jelas mantan KPU Provinsi Maluku Utara ini.
Pihaknya juga menambahkan, untuk perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, dan perpustakaan desa yang sudah terakreditasi sejak tahun 2022 hingga 2023 telah berjalan kurang lebih 19.
"Sementara yang belum dalam waktu dekat nanti tim akreditasi dari Perpustakaan Nasional turun melakukan pendampingan perpustakaan yang ada untuk melengkapi persyaratan, diantaranya, kelengkapan SDM, fasilitas ruangan, minimal koleksi 1000 judul buku, dan lain sebagainya," pungkasnya.
====
Penulis : Mulyadi Ismail.
Editor : Rustam Gawa.
.jpg)
