 |
| Aksi warga blokade Jetty PT Jaya Abadi Semesta (JAS). |
Perusahaan tambang itu dituding meracuni laut, mematikan budidaya rumput laut, dan mendorong warga ke jurang kemiskinan.
AMBRUK mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian ESDM bertindak tegas, tutup dermaga jetty PT JAS dan tolak Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan. Bagi warga, memberi izin baru di tengah laut yang rusak sama saja dengan mengesahkan kejahatan ekologis.
Koordinator AMBRUK, Julfian Wahab, menegaskan negara tidak boleh bersembunyi di balik prosedur birokrasi ketika ruang hidup rakyat dihancurkan.
"Negara tidak boleh membiarkan perusahaan beroperasi di atas laut yang rusak dan ekonomi rakyat yang runtuh. Menyetujui RKAB di tengah konflik ekologis sama saja dengan melegitimasi pelanggaran," tegas Julfian, Jumat (23/1/2026).
Data di lapangan menunjukkan dampak nyata. Sejak akhir 2024 hingga pertengahan 2025, petani rumput laut Desa Fayaul mengalami gagal panen massal. Pemeriksaan kualitas air oleh tim ahli Universitas Khairun Ternate memperkuat dugaan pencemaran. Namun hingga kini, PT JAS belum membayar ganti rugi sepeser pun, apalagi melakukan pemulihan lingkungan.
Kebuntuan itulah yang memicu warga memblokade jetty perusahaan pada 21 Desember 2025. Aksi itu disebut sebagai peringatan terakhir. Jalur dialog telah ditempuh. Mediasi sudah difasilitasi. Hasilnya nihil.
Warga menegaskan mereka bukan anti-investasi. Mereka hanya menolak investasi yang berdiri di atas laut mati dan perut kosong rakyat pesisir.
Hingga berita ini diturunkan, PT Jaya Abadi Semesta masih bungkam. Pemerintah pusat pun belum menunjukkan sikap. Sementara laut terus rusak, dan kehidupan warga terus tenggelam.*
====
Penulis: Wahono Side
Editor : Tim Redaksi
