GPM Ultimatum Kejati dan Polda Usut Dugaan Perjadin Fiktif BKPSDM Ternate dan Sekwan

Ketua Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kota Ternate, Juslan H. Latif.

TERNATE - Pusaran dugaan perjalanan dinas (perjadin) fiktif di lingkup Pemerintah Kota Ternate kini memasuki babak krusial. Perhatian publik kini terkunci pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)—instansi yang seharusnya menjadi kiblat integritas aparatur, namun kini justru dituding menjadi salah satu titik terlemah dalam kebocoran anggaran daerah.

Ketua Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kota Ternate, Juslan H. Latif, menilai dugaan penyimpangan di BKPSDM bukan sekadar kekhilafan administratif, melainkan sinyal korupsi sistemik. Ia mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda Maluku Utara tidak hanya menjadi penonton dalam kegaduhan ini.

“BKPSDM adalah jantung birokrasi. Jika di dapurnya saja sudah terjadi praktik lancung terkait perjalanan dinas yang tidak sesuai standar harga, maka rusaklah seluruh tatanan pegawai kita. Kejati dan Polda harus segera memanggil Kepala BKPSDM untuk menjelaskan ke mana saja aliran dana tersebut mengalir,” ujar Juslan, Kamis, 23 April 2026.

Juslan menekankan bahwa temuan BPK mengenai realisasi belanja yang menabrak Standar Harga Satuan (SHS) di BKPSDM, Koperasi dan UMKM, serta Sekretariat DPRD merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik. Ia mengingatkan bahwa penegak hukum memiliki tanggung jawab moral untuk membongkar siapa saja aktor di balik layar yang menikmati "uang lelah" fiktif tersebut.

“Jangan biarkan hukum hanya menyasar staf kelas bawah. Polda dan Kejati harus berani menyentuh level pengambil kebijakan. Kami tantang mereka untuk segera melakukan gelar perkara atas temuan ini,” tegasnya.

Perlu diketahui, asil uji petik BPK mengonfirmasi adanya realisasi belanja perjalanan dinas di BKPSDM yang menabrak Standar Harga Satuan (SHS). Pola serupa terendus di Sekretariat DPRD serta Dinas Koperasi dan UKM, memperkuat sinyal adanya penyimpangan sistematis di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Saat ini GPM tengah melakukan konsolidasi untuk menggelar aksi unjuk rasa pada pekan depan, GPM juga akan menyiapkan laporan resmi atas dugaan korupsi anggaran Parjalanan Dinas BKPSDM, Sekretariat DPRD,  dan Dinas Koperasi UMKM. (Tim/Red)