Munadi Minta Komisi XIII DPR RI Perhatikan Kasus Pembunuhan di Hutan Patani

Sebarkan:
DPD NasDem Halteng Serahkan Laporan Ke Komisi III DPR RI.
WEDA, KH - Ketua DPD Partai NasDem Halmahera Tengah, Munadi Kilkoda, melaporkan peristiwa teror dan pembunuhan yang terjadi berulang kali dalam beberapa tahun terakhir di kawasan hutan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur kepada Komisi XIII DPR RI.

Laporan tersebut disampaikan saat pertemuan dengan Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, di Kantor DPW NasDem Maluku Utara pada 24 April 2026.

Munadi mengatakan, peristiwa teror hingga pembunuhan di wilayah hutan tersebut telah terjadi berulang kali dan diduga dilakukan oleh Orang Tak Dikenal (OTK). Namun, menurutnya, penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut belum berjalan maksimal.

“Peristiwa teror sampai pembunuhan itu sudah terjadi berulang-ulang kali yang dilakukan oleh Orang Tak Dikenal (OTK), namun penegakan hukum tidak dilakukan dengan baik. Bahkan ada peristiwa pembunuhan hingga saat ini pelaku dan motifnya tidak pernah diungkap aparat penegak hukum,” ujar Munadi.

Ia meminta Komisi XIII DPR RI memberikan perhatian serius terhadap kasus-kasus tersebut, termasuk dengan memanggil aparat penegak hukum serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk dimintai penjelasan.

“Kami minta ada pengusutan secara tuntas peristiwa tersebut, siapa pelaku dan apa motifnya. Negara harus menjamin adanya rasa aman kepada masyarakat di dua daerah tersebut dalam beraktivitas,” katanya.

Menanggapi laporan tersebut, Willy Aditya menyatakan pihaknya merespons positif dan berjanji akan menindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku di DPR RI.
“Nanti kami bawa ini ke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak yang punya keterkaitan dengan kasus ini. Bahkan bisa jadi akan kami undang pihak korban maupun pemerintah setempat untuk meminta keterangan mereka,” ujar Willy.

Ia menambahkan, agenda RDP akan dijadwalkan setelah masa reses DPR RI berakhir dan memasuki masa sidang berikutnya.

“RDP tersebut akan segera kami jadwalkan setelah pembukaan masa sidang, karena saat ini DPR RI masih dalam masa reses,” pungkasnya.* (Dir/Red)
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini