 |
| Gubernur Sherly saat memberikan arahan. |
Apel tersebut diikuti para staf ahli gubernur, asisten Sekretariat Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta seluruh ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Dalam amanatnya, Gubernur Sherly menyampaikan sejumlah hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sejak 2025 hingga April 2026 sekaligus menegaskan sejumlah target yang harus dicapai seluruh OPD.
Pada aspek administrasi kepegawaian, Sherly menyoroti masih adanya OPD yang terlambat menginput data rutin sehingga menghambat proses pembayaran gaji ASN secara elektronik.
"Ini merupakan peringatan pertama dan terakhir. Jika bulan depan masih ada OPD yang terlambat menyampaikan data pendukung pembayaran gaji, maka kepala OPD, sekretaris, dan bendahara akan menerima catatan kinerja secara langsung," tegasnya.
Di bidang keuangan daerah, Sherly mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, porsi belanja pegawai maksimal hanya 30 persen dari APBD mulai tahun anggaran 2027.
Dengan APBD Maluku Utara sebesar Rp2,7 triliun dan PAD sekitar Rp1,2 triliun, pemerintah menargetkan PAD tahun 2026 meningkat menjadi Rp1,5 triliun.
Menurut Sherly, kegagalan mencapai target tersebut berpotensi mengganggu pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada 2027.
"Seluruh OPD harus bekerja sama mengoptimalkan tujuh sektor pajak dan retribusi daerah. Kesejahteraan ASN adalah tanggung jawab bersama," ujarnya.
Sherly juga mengungkapkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025 yang menempatkan Maluku Utara di peringkat 31 dari 34 provinsi.
Ia menyebut rendahnya capaian tersebut dipengaruhi belum tersedianya data yang akurat dan terintegrasi antar-OPD, sehingga menyulitkan penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Pada sektor infrastruktur, hasil efisiensi anggaran akan diprioritaskan untuk pembangunan jalan dan jembatan guna meningkatkan konektivitas antarwilayah. Ia meminta Dinas PUPR memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan mengedepankan kualitas agar akses pendidikan dan layanan kesehatan semakin mudah dijangkau masyarakat.
Di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menjalin kerja sama dengan sejumlah sekolah kedinasan, seperti PKN STAN, Politeknik Statistika STIS, sekolah tinggi di bawah Kementerian Perhubungan, serta perguruan tinggi, yakni dan untuk program beasiswa S2 bagi ASN.
Sherly juga meminta seluruh jajaran menyosialisasikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 yang telah dibuka secara daring melalui jalur prestasi, mutasi, dan afirmasi. Pendaftaran SMA dilakukan tanpa dipungut biaya, sementara program pendidikan baru menggunakan skema pembiayaan 60 persen dari pemerintah provinsi dan 40 persen dari peserta didik.
Pada sektor kesehatan, Sherly memberi perhatian khusus kepada seluruh direktur rumah sakit daerah agar segera meningkatkan mutu pelayanan.
"Meski anggaran pendidikan dan kesehatan telah ditingkatkan pada 2025, kualitas layanan pada 2026 masih harus dibenahi secara signifikan. Ini menyangkut keselamatan dan nyawa masyarakat Maluku Utara," katanya.
Menutup arahannya, Sherly mengingatkan seluruh ASN agar bekerja secara profesional dan berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat.
"Belanja pegawai sebesar Rp1,2 triliun harus dapat dipertanggungjawabkan melalui kinerja yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.*
