 |
Langkah itu disampaikan Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Maluku Utara di Ballroom Gamalama Hotel Bela, Ternate, Jumat, 8 Mei 2026.
Kegiatan itu dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Handi Susila. Forum tersebut dihadiri kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara.
Dalam forum itu, Helmi mengatakan dinamika geopolitik global perlu diwaspadai karena dapat memengaruhi ekspektasi pasar dan memicu kenaikan harga barang di daerah.
“Kita wajib mengingat bahwa perkembangan geopolitik, walaupun belum terjadi kenaikan bahan bakar, terkadang isu saja bisa menimbulkan kenaikan harga. Karena itu, operasi pasar dan koordinasi harus terus diintensifkan,” kata Helmi.
Menurut dia, TPID Halmahera Selatan harus rutin melakukan peninjauan pasar maupun titik distribusi yang dianggap rawan guna mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok.
Ia menilai pengawasan harga tidak cukup dilakukan di pasar semata. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Perhubungan, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), syahbandar, hingga pelaku jasa transportasi laut.
Helmi mengatakan koordinasi lintas sektor menjadi penting karena Halmahera Selatan merupakan wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada distribusi logistik laut.
“Peninjauan harus dilakukan di pasar maupun di tempat-tempat khusus untuk mengantisipasi kenaikan harga, termasuk dengan pihak syahbandar dan pemilik jasa transportasi laut,” ujarnya.
Selain pengawasan distribusi, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan juga mulai mengintensifkan agenda HLM TPID secara berkala untuk memantau kondisi ekonomi daerah secara lebih responsif.
Menurut Helmi, pemerintah daerah menargetkan pelaksanaan HLM TPID dua kali dalam setahun atau setiap semester. Semester pertama telah dilaksanakan, sedangkan semester kedua direncanakan berlangsung pada akhir 2026.
“Di Halmahera Selatan, kami targetkan bisa dilakukan dua kali dalam satu tahun, yaitu semester pertama dan semester kedua,” katanya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan juga menggencarkan program pasar murah sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok.
Helmi menyebutkan, sepanjang 2026 pemerintah daerah menargetkan lima kali pelaksanaan pasar murah. Dua kegiatan telah digelar menjelang Ramadan dan Idulfitri.
“Untuk tahun 2026, gerakan pasar murah ditargetkan lima kali. Dua kali sudah dilakukan, yaitu menjelang Ramadan dan menjelang Idulfitri,” ujarnya.
Pasar murah berikutnya direncanakan berlangsung menjelang Iduladha, peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, serta menjelang Natal dan Tahun Baru.* (Zul/Red)
