Wakil Ketua DPRD Halteng Desak Pengusutan Tuntas Kasus Pembunuhan

Sebarkan:
WEDA - Wakil Ketua I DPRD Halmahera Tengah, Munadi Kilkoda, menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Jumat, 19 Juni 2026. Forum tersebut membahas sejumlah dugaan kasus pembunuhan dan tindak kekerasan yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.

RDPU itu juga dihadiri Pengurus Besar Fagogoru, akademisi dari Universitas Khairun Ternate, serta perwakilan mahasiswa Maluku Utara di Jakarta. Mereka menyampaikan berbagai laporan dan aspirasi masyarakat terkait penanganan sejumlah kasus yang dinilai belum memberikan kepastian hukum.

Dalam forum tersebut, Munadi menegaskan masyarakat membutuhkan jaminan perlindungan hukum dan kepastian atas proses penanganan setiap kasus yang menyangkut keselamatan warga. Menurut dia, seluruh perkara harus diusut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Politikus Partai NasDem itu mengatakan DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama ketika persoalan yang dihadapi berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan.

Dalam pemaparannya, Munadi menjelaskan kronologi sejumlah peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk dampak sosial yang ditimbulkan. Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Karena itu, ia meminta seluruh laporan dan aspirasi yang telah disampaikan dalam RDPU ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku. Menurutnya, diperlukan pengawasan terhadap proses penanganan perkara agar berjalan secara objektif dan akuntabel.

Munadi juga mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah, DPR, aparat penegak hukum, dan seluruh pihak terkait. Ia menilai penyelesaian kasus tidak boleh berhenti pada proses administratif, melainkan harus menghasilkan langkah nyata yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

"Persoalan ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat agar penanganannya berlangsung terbuka, transparan, dan mampu memberikan keadilan kepada masyarakat," ujarnya.

Menutup keterangannya, Munadi menyatakan DPRD Halmahera Tengah akan terus mengawal perkembangan penanganan sejumlah kasus tersebut serta memastikan aspirasi masyarakat Halmahera Tengah dan Halmahera Timur tetap tersampaikan hingga ke tingkat nasional. (Dir)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini