TERNATE - Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mendorong penerapan kontrak payung (framework contract) dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah sebagai strategi meningkatkan efisiensi belanja sekaligus memperluas keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dalam proyek-proyek pemerintah.
Komitmen tersebut disampaikan Sherly saat membuka kegiatan Penyamaan Persepsi Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa yang digelar di Ternate, Selasa (30/6/2026). Kegiatan ini mempertemukan unsur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, serta jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menyamakan persepsi dalam tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari persoalan hukum.
Dalam sambutannya, Sherly menegaskan bahwa koordinasi antara regulator, aparat penegak hukum, dan penyelenggara pengadaan harus menghasilkan langkah nyata, terutama dalam penerapan kontrak payung, konsolidasi kebutuhan pengadaan, serta penguatan tata kelola PBJ.
Menurutnya, forum seperti ini penting untuk meminimalkan potensi persoalan hukum sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian pekerjaan.
Sherly juga menekankan tiga agenda utama yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. Pertama, memperkuat kolaborasi antara LKPP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), organisasi perangkat daerah, dan pelaksana pengadaan. Kedua, membangun sistem pengaduan yang lebih efektif dan responsif. Ketiga, menjadikan belanja pemerintah sebagai instrumen untuk menggerakkan perekonomian daerah.
Ia menilai penerapan kontrak payung tidak hanya membuat proses pengadaan lebih efisien, tetapi juga membuka ruang yang lebih besar bagi UMKM lokal untuk menjadi bagian dari rantai pasok pemerintah.
"Manfaat proyek-proyek pemerintah tidak boleh hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga harus dirasakan UMKM lokal sehingga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat," tegas Sherly.
Gubernur juga mengapresiasi sinergi yang telah dibangun bersama LKPP melalui pengembangan kontrak payung, pembinaan pelaku UMKM, serta peningkatan kapasitas aparatur di bidang pengadaan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kata dia, akan terus mendorong peningkatan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sertifikasi pengadaan barang dan jasa, serta pengembangan sumber daya manusia agar sistem pengadaan semakin profesional dan berintegritas.*
