 |
| Audiensi BKKBN Malut ke BWS Malut. (Foto: Dar) |
TERNATE - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Maluku Utara (Malut) melakukan audiensi bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Malut. Audensi ini bertujuan memperkuat peran mitra kerja stategis untuk percepatan penurunan stunting di wilayah Malut.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor BWS Malut di hadiri oleh Kepala BKKBN Malut, dan Nuryamin, Provinsi Maluku Utara, Kamis, 1 Februari 2024.
Audiensi tersebut ini dihadiei Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara, Kalpin Nur, ST., MM, Kepala Balai Pemukiman dan Prasarana Wilayah (BPPW) Maluku Utara Ir. Firman Aksara, dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku Pither Pakabu, ST., M.Si.
Kementrerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BWS, BPPW dan BP2P Maluku Utara siap memberikan dukungan dan intervensi terhadap program percepatan penurunan stunting melalui program penyediaan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas), sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) dan bantuan perumahan bagi masyarakat sesuai dengan indikator-indikator yang berpengaruh kepada keluarga beresiko stunting.
Terkait kegiatan ini, BKKBN Maluku Utara mendukung dalam penyiapan data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang dibutuhkan dalam bentuk “By Name By Address” per desa di seluruh Maluku Utara dari hasil Pendataan Keluarga Tahun 2023 yang akan dirilis.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Nuryamin, berharap dengan adanya pola penanganan bersama mitra kerja ini nantinya bisa mendukung percepatan penurunan stunting di Maluku Utara yang lebih signifikan.
“Penurunan angka stunting di Maluku Utara harus dilakukan secara bersama dengan setiap mitra terkait untuk saling melakukan konvergensi berkala. Hal ini agar dapat mengejar ketinggalan angka yang masih jauh dari target nasional tahun 2024, yaitu 14%," ucapnya.
Sementara dari pihak BPPW sendiri menyampaikan bahwa, kendala yang terjadi di lapangan adalah tidak tersedianya infrastruktur seperti akses jalan untuk menuju daerah terpencil dan terjauh yang diindikasikan di desa tersebut banyak keluarga beresiko stunting.
Untuk itu, agar segera dapat mengeksekusi rencana kerja dalam percepatan penurunan stunting, Kepala BPPW menyerahkan penentuan data keluarga beresiko stunting dari BKKBN Malut sebagai acuan dalam memberikan bantuan perumahan, sanitasi dan konsumsi air bersih.
"Hasil audiensi ini memang diperlukan pertemuan kembali dalam menyinkronkan data keluarga berisiko stunting yang nantinya akan kami gunakan sebagai acuan dalam intervensi pemberian bantuan perumahan, sanitasi dan konsumsi air bersih di Maluku Utara", ujar Firman Aksara.
Hadir dalam kegiatan, Kasatker Perumahan Maluku Utara, Ketua Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga, AKIE dan Kehumasan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara beserta anggota dan Satgas Stunting Provinsi Maluku Utara.* (Red)
.jpg)
