Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Tidore, Dihadiri Kepala Daerah Se-Indonesia

Sebarkan:
Suasana Rapat Koordinasi di ruang rapat Walikota Tidore. (Kamera/Aidar).
KAMERA TIDORE - Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, di Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara, (Malut) pembahasan tentang perdagangan pasokan pangan diikuti oleh Kepala Daerah se-Indonesia.

Rakor tersebut diikuti Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain didampingi Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam, Kepala BPS Kota Tidore Kepulauan Oki Afrizal, dan Pimpinan OPD Terkait.

Kegiatan itu dilangsungkan di Ruang Rapat Walikota, Senin 19 Februari 2024.

Rakor dengan agenda pembahasan perdagangan terhadap pasokan pangan yang diikuti oleh Kepala Daerah se-Indonesia ini, diawali dengan penyampaian dari Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir Balaw. Rakor tersebut dilaksanakan sebagai upaya bentuk perhatian pemerintah jelang memasuki bulan Ramadhan yang hanya tinggal beberapa hari ini.

Dalam arahannya Tohir mengatakan, Pemerintah pusat akan terus melakukan pengecekan secara langsung apa yang terjadi di lapangan. Dari data BPS disampaikan, berdasarkan historis tahun 2018-2024, pada Februari komponen harga bergejolak beberapa kali mengalami inflasi. Inflasi Februari untuk komponen harga bergejolak tertinggi pada Februari 2020, diantaranya disebabkan oleh beras, bawang putih, cabai merah, cabai rawit dan daging ayam ras.

"Secara umum, komoditas yang paling sering menyumbang andil inflasi sepanjang Februari 2018-2023 adalah beras, bawang putih, cabai merah, bawang merah, cabai rawit, ikan segar dan daging ayam ras. Dilaporkan juga dalam rakor ini, secara nasional, dari 68,14% kabupaten/kota di Pulau Sumatera yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi di Ogan Komering Ulu Selatan dengan nilai 4,28 %. Komoditas penyumbang andil terbesar kenaikan IPH untuk 10 wilayah kabupaten Kota didominasi oleh cabe merah, daging ayam ras dan beras," ujar Tohir.

Tohir menekankan, menjelang Ramadhan yang hanya tinggal beberapa hari saja lagi pemerintah daerah perlu mewaspadai inflasi dan memastikan agar masyarakat dapat memperoleh pasokan yang cukup. 

"Kepada  semua pihak untuk dapat membantu pemerintah pusat melakukan monitor setiap minggu, dan jika perlu setiap hari. Agar, angka inflasi di Indonesia tidak naik secara drastis dan berdampak pada melambungnya harga yang menyebabkan efek domino ke masyarakat," tegas Irjen Kemendagri, Tohir.

Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain usai mengikuti Rakor tersebut mengatakan, ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti sebelum memasuki bulan Ramadhan, salah satunya yaitu terkait rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sesuai release dari BPS, IPH Kota Tidore Kepulauan kurang lebih minus 2,2, yang punya andil untuk Kota Tidore Kepulauan , yaitu Cabe Rawit, Jeruk dan Cabe merah.

“Ada beberapa langkah yang harus disiapkan menjelang Ramadhan, yang pertama yaitu pemetaan harga stock dengan memastikan kebutuhan tersedia, terus yang kedua rapat teknis pengendalian inflasi untuk kesiapan Ramadhan, kita akan gelar High Class Meeting bersama BI, BPS dan seluruh stakeholder terkait termasuk muspida, yang akan dipimpin langsung oleh Walikota." tandas Taher.

====
Penulis : Aidar Salasa.
Editor    : Redaksi.

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini