 |
Proyek yang berlokasi di Desa Lembah Asri tersebut diketahui dikerjakan di atas lahan yang masih dalam sengketa dengan warga setempat. Akibat belum tuntasnya pembayaran lahan sepanjang kurang lebih 88 meter, pekerjaan fisik sempat terhenti dan hingga kini belum sepenuhnya diselesaikan.
Tak hanya persoalan lahan, mutu konstruksi proyek juga menjadi perhatian. Proyek bendungan irigasi tersebut diduga menggunakan material kapur baru yang dinilai tidak memenuhi standar teknis konstruksi irigasi. Penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi ini dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas, kekuatan, dan daya tahan bangunan dalam jangka panjang.
Daerah Irigasi (DI) Tilope yang menjadi sasaran proyek ini berada di Desa Tilope dan Desa Lembah Asri, Kecamatan Weda Selatan. Sistem irigasi tersebut terinterkoneksi dengan DI Tilope, DI Wairoro, dan DI Kluting, dengan luas baku mencapai sekitar 3.388 hektare. Dari luas tersebut, luas potensial tercatat 1.877 hektare, sementara luas fungsional baru sekitar 854 hektare.
Selain itu, pekerjaan fisik proyek juga disinyalir tidak sesuai dengan volume kontrak. Hingga mendekati batas waktu pelaksanaan, panjang pekerjaan disebut belum mencapai target 88 meter sebagaimana yang direncanakan dalam kontrak.
Proyek ini dikerjakan oleh pihak ketiga yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Kepala BWS Maluku Utara. Dugaan tersebut menambah sorotan publik terhadap proses pelaksanaan dan pengawasan proyek strategis tersebut.
Hingga saat ini, pekerjaan bendungan irigasi tersebut belum dituntaskan, meski batas waktu pelaksanaan proyek dijadwalkan berakhir pada Desember 2025. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat, mengingat proyek irigasi tersebut sangat vital bagi sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah Weda Selatan.
Sampai berita ini ditayangkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak Balai Wilayah Sungai Maluku Utara guna memperoleh penjelasan resmi terkait sengketa lahan, kualitas material, serta progres pekerjaan proyek tersebut.* (Kh)
