 |
| Ketua Pansus LKPJ Tahun 2025 Asrul Alting. (Dir) |
Rapat berlangsung di kantor DPRD Halmahera Tengah dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Munadi Kilikoda. Ketua Pansus LKPJ Asrul Alting bersama seluruh anggota pansus turut hadir dalam agenda evaluasi tersebut.
Pembahasan LKPJ menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sepanjang satu tahun anggaran. Dalam forum itu, pansus menekankan pentingnya penyajian data yang akurat dan transparan dari setiap OPD sebagai dasar evaluasi kebijakan.
Ketua Pansus LKPJ, Asrul Alting, mengatakan pembahasan berlangsung konstruktif, meski sejumlah catatan penting masih ditemukan dalam dokumen yang dibahas.
“Salah satu catatan utama adalah adanya perbedaan antara target yang telah direncanakan dengan realisasi di lapangan. Dari sisi anggaran, kami juga menemukan sejumlah kegiatan yang belum berjalan maksimal,” kata Asrul.
Menurut pansus, perbedaan antara target dan realisasi tersebut menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih matang serta penguatan pengendalian pelaksanaan program. Tanpa perencanaan yang presisi, penggunaan anggaran berpotensi tidak optimal dan tidak tepat sasaran.
Selain itu, pansus juga menyoroti kinerja OPD yang dinilai masih berjalan secara sektoral. Setiap program, kata Asrul, perlu dirancang secara terintegrasi agar saling mendukung dan menghasilkan dampak yang terukur.
“Kami menekankan pentingnya penguatan kinerja OPD agar program tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terintegrasi dan mendukung satu sama lain,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut dari pembahasan LKPJ tersebut, pansus berencana merumuskan sejumlah rekomendasi strategis. Rekomendasi itu akan difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan, efektivitas pelaksanaan program, serta penguatan fungsi pengawasan agar pelaksanaan pembangunan daerah ke depan lebih terukur dan akuntabel.
====
Penulis: Takdir Talib
Editor : Tim Redaksi
