TERNATE - Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menargetkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Maluku Utara meningkat menjadi 68 persen pada 2026. Target tersebut disampaikan saat menerima audiensi jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan di Tidore Meeting Room, Bela Hotel, Ternate, Jumat (8/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas evaluasi capaian kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus strategi memperluas perlindungan bagi para pekerja, terutama di sektor informal. Selain itu, audiensi juga membicarakan upaya memperkuat fiskal daerah melalui sinergi dengan perbankan daerah.
Sherly mengungkapkan, sepanjang 2025 cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Maluku Utara telah mencapai 57 persen. Pemerintah Provinsi kini berupaya meningkatkan angka tersebut menjadi 68 persen pada tahun ini.
Menurutnya, kepesertaan pekerja di sektor formal telah mencapai 100 persen. Namun, tantangan masih berada pada sektor informal yang baru mencapai sekitar 32 persen, meliputi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pekerja rentan lainnya.
Ia menilai perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting sebagai jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat. Dengan iuran sekitar Rp200 ribu per tahun, peserta dapat memperoleh manfaat besar ketika mengalami kecelakaan kerja maupun risiko lainnya.
Sherly mencontohkan program perlindungan nelayan yang dijalankan pemerintah daerah pada 2025. Meski baru terdaftar selama satu bulan, ahli waris salah seorang nelayan tetap menerima santunan hampir Rp200 juta setelah peserta mengalami musibah. Pengalaman tersebut, kata dia, menjadi bukti nyata pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara itu, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan RI, Abdurahman Lahabato, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperluas perlindungan sosial bagi pekerja. Ia juga mendorong penempatan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan di Bank Maluku Malut sebagai langkah mendukung penguatan likuiditas bank daerah agar mampu memperbesar pembiayaan bagi pelaku UMKM dan menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Audiensi tersebut turut dihadiri Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, Direktur Utama Bank Maluku Malut, serta jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan. Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus mendukung pemulihan ekonomi di Maluku Utara.*
